Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, menilai tantangan yang dihadapi pekerja Indonesia semakin kompleks di tengah ketidakpastian ekonomi global dan disrupsi teknologi.
Menurutnya, kondisi ekonomi dunia yang terdampak krisis energi akibat perang Rusia–Ukraina serta konflik di Asia Barat turut memengaruhi Indonesia. Di sisi lain, pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 dinilai belum sepenuhnya tuntas.
Advertisement
Dalam momentum Hari Buruh Internasional 2026, Pulung menyebut kondisi ketenagakerjaan nasional berada di titik krusial.
“Semua kondisi ini jangan sampai menjadikan pekerja sebagai pihak yang pertama dikorbankan atas nama efisiensi, otomatisasi, atau keuntungan perusahaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), semakin memperbesar tantangan tersebut. Berdasarkan laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum, diproyeksikan sekitar 22 persen pekerjaan di dunia akan terdampak disrupsi hingga 2030.
Selain itu, Pulung menyoroti fenomena pekerja gig seperti pengemudi ojek online yang dinilai menghadapi ketidakpastian kerja.
“Krisis energi dan distrupsi teknologi menjadi tantangan yang tergambar sangat nyata dalam arena perjuangan kaum pekerja. Hari ini, pekerja Indonesia tidak hanya berhadapan dengan kondisi ekonomi yang semakin menekan, bersaing dengan mesin dan AI, tetapi juga terhimpit dengan algoritma dingin yang memeras tenaga tanpa mengenal jaminan sosial,” ungkapnya.
Ia menilai pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan dinamika terbaru, termasuk memberikan perlindungan yang lebih konkret bagi pekerja.
"Kita tidak bisa membangun masa depan Indonesia di atas fondasi kemiskinan dan kerentanan pekerja. Negara harus hadir sebagai regulator yang menyeimbangkan kondisi ekonomi dan disrupsi teknologi dengan perlindungan yang kuat terhadap kaum pekerjanya," kata Pulung.
Pentingnya Peningkatan Skil
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya peningkatan keterampilan tenaga kerja (upskilling) sebagai respons terhadap perkembangan teknologi.
“Tapi perlu ada dorongan serius dari pemerintah agar kemampuan pekerja kita terus meningkat,” ujarnya.
Meski demikian, Pulung menilai persoalan dasar pekerja seperti upah layak, kontrak kerja, perlindungan keselamatan, hingga jaminan hari tua masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan.
“Kita tentu sedih, sejak Indonesia merdeka problem dasar pekerja kita sampai saat ini masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan secara tuntas,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi ketidakpastian di sektor pemerintahan, khususnya terkait kondisi fiskal daerah yang dinilai dapat memicu pemutusan hubungan kerja bagi tenaga PPPK.
“Kondisi fiskal pemerintahan daerah memungkinkan terjadinya badai PHK untuk tenaga PPPK. Bayangkan, bekerja di pemerintahan yang selama ini dianggap paling stabil dan aman, kini menghadapi tantangan tersendiri. Ini membuat kita semua miris,” ujarnya.