Liputan6.com, Bangkok - Mantan Perdana Menteri (PM) Thailand yang dipenjara, Thaksin Shinawatra (76), akan dibebaskan lebih awal dari penjara bulan depan. Demikian menurut pernyataan departemen pemasyarakatan pada Rabu (29/4/2026).
Thaksin dijadwalkan bebas bulan depan setelah menjalani dua pertiga dari total masa hukuman satu tahun yang ia jalani sejak September 2025.
Advertisement
Miliarder di bidang telekomunikasi itu akan dibebaskan pada 11 Mei dan harus mematuhi semua persyaratan hingga masa percobaannya berakhir, termasuk mengenakan alat pemantau elektronik.
"Usianya serta fakta bahwa ia memiliki sisa masa hukuman kurang dari satu tahun menjadi alasan pembebasan lebih awal tersebut," tambah departemen itu seperti dikutip dari laporan CNA.
Klan politik Thaksin selama dua dekade terakhir menjadi salah satu lawan utama kelompok elite pro-militer dan pro-kerajaan Thailand yang memandang pendekatan populis mereka sebagai ancaman terhadap tatanan sosial tradisional.
Partainya, Pheu Thai, beserta bentuk-bentuk sebelumnya, merupakan partai politik paling sukses di Thailand pada Abad ke-21, dengan keluarga Shinawatra menghasilkan empat perdana menteri dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat pedesaan.
Namun, Pheu Thai mencatat hasil pemilu terburuk sepanjang sejarahnya pada Februari, turun ke posisi ketiga dan memunculkan pertanyaan tentang masa depan mesin politik Thaksin.
Meski demikian, keterlibatan Pheu Thai dalam koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh PM Anutin Charnvirakul yang berhaluan konservatif membuka kemungkinan kebangkitan politik.
Keponakan Thaksin sekaligus kandidat perdana menteri dari Pheu Thai, Yodchanan Wongsawat, ditunjuk sebagai menteri pendidikan tinggi dalam kabinet Anutin.
Satu di Antara Ratusan Narapidana
Thaksin saat ini menjalani hukumannya di penjara di Bangkok setelah Mahkamah Agung memutuskan tahun lalu bahwa ia secara tidak semestinya menjalani hukuman tahun 2023 di ruang rumah sakit alih-alih di sel penjara.
Ia terpilih sebagai perdana menteri pada 2001 dan kembali pada 2005, sebelum masa jabatan keduanya terhenti akibat kudeta militer yang memaksanya menjalani pengasingan.
Setelah kembali ke Thailand pada Agustus 2023, ia dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Namun, alih-alih dipenjara, ia dipindahkan ke ruang pribadi di rumah sakit dengan alasan kesehatan, hukumannya kemudian dikurangi menjadi satu tahun melalui pengampunan kerajaan dan ia dibebaskan sebagai bagian dari program pembebasan lebih awal bagi narapidana lanjut usia.
Waktu kepulangannya serta pemindahannya ke rumah sakit, yang bertepatan dengan pembentukan pemerintahan baru oleh Pheu Thai, memicu kecurigaan publik terkait adanya kesepakatan di balik layar dan tuduhan perlakuan khusus.
Mahkamah Agung pada September memutuskan bahwa Thaksin tidak menderita kondisi kesehatan kritis dan masa perawatannya di rumah sakit tidak dapat dihitung sebagai masa hukuman, sehingga ia harus menjalani hukuman satu tahun di dalam sel penjara.
Thaksin, menurut departemen pemasyarakatan, merupakan salah satu dari lebih dari 850 narapidana yang pada Rabu disetujui untuk mendapatkan pembebasan lebih awal.