Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) Aceh, dengan alasan pemulihan pascabencana diperkirakan memerlukan waktu minimal tiga tahun.
"Mereka (Aceh) juga mengharapkan otsus ini diperpanjang dan dananya, besarannya juga ya kalau enggak bisa sama seperti Papua 2,25% kembali ke 2%. Itu permintaannya dari teman-teman di sana," kata dia dalam rapat bersama Komisi II DPR, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Advertisement
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra ini menegaskan, usulan tersebut rasional mengingat saat ini Aceh masih menuju normal fungsional.
"Saya sebagai Ketua Satgas memperkirakan itu lebih kurang timeline-nya menuju normality, hanya normal fungsional, mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan masih bisa, bisa menuju normal fungsional saja," ungkap Tito.
"Tapi jujur bahwa untuk melakukan pemulihan ini paling cepat menurut saya adalah tiga tahun," sambungnya.
Tito merinci, saat ini tercatat lebih dari 4.000 fasilitas pendidikan terdampak, 36.000 rumah mengalami kerusakan berat atau hilang, serta sedikitnya 79 sungai membutuhkan normalisasi.
Atas dasar inilah, masih kata dia, dana Otsus Aceh bisa diperpanjang.
"Ini mungkin sambil itu juga mungkin salah satu pendorong kalau menurut kami perlu adanya dana otsus ini diperpanjang di Aceh dan kalau memang kemampuan fiskal negara memungkinkan, mungkin dikembalikan ke 2%, saran kami," jelas Tito.
Inflasi Bulanan di Tiga Provinsi Terdampak Bencana Sumatra Mulai Membaik
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, inflasi bulanan (month to month) pada 3 provinsi terdampak bencana, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat menunjukkan perbaikan.
Menurut dia, hal itu menjadi indikator bahwa upaya perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur sosial dan ekonomi berkontribusi positif dalam penyediaan dan pengendalian harga bahan pokok masyarakat.
"Data inflasi year on year oke untuk jadi pegangan nasional dan dunia internasional. Tapi kalau untuk mengendalikan inflasi, lebih tepat kita menggunakan yang month to month," kata Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (6/4/2026).
Dia menuturkan, dalam pengendalian inflasi, indikator bulanan lebih mencerminkan kondisi riil dibandingkan inflasi tahunan (year on year) yang lazim digunakan sebagai acuan makro.
Secara nasional, inflasi tercatat menurun dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen. Sementara itu, secara bulanan, inflasi juga melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen.
Perkembangan ini dipengaruhi antara lain oleh normalisasi tarif listrik serta peningkatan mobilitas pada periode libur panjang dan Hari Raya yang berdampak pada kelompok makanan, minuman, dan transportasi.
Pada 3 daerah terdampak bencana, Sumatra Barat dan Aceh masing-masing mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen, sedangkan Sumatra Utara mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.
Pulihnya Distribusi Memperbaiki Inflasi
Khusus di Aceh, sebelumnya sempat terjadi inflasi tahunan yang cukup tinggi akibat gangguan distribusi, seperti terputusnya akses jalan dan pasokan barang. Namun, pada indikator bulanan, kondisi tersebut mulai membaik seiring pulihnya distribusi.
"Artinya apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, mengendalikan harga barang dan jasa, itu sudah cukup baik, karena banyak suplai sudah masuk," kata Tito.
Sebagai informasi, perbaikan tersebut menjadi sinyal bahwa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah terdampak mulai stabil.
Diketahui, rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah, serta pihak terkait lainnya.