Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyoroti kebijakan pemerintah yang menahan penyesuaian harga BBM. Lantaran keputusan itu dikhawatirkan bakal menjadi beban keuangan bagi badan usaha, khususnya Pertamina.
Berkaca pada situasi saat ini, Komaidi menilai pemerintah bakal tetap mempertahankan harga BBM subsidi. Sementara penyesuaian harga untuk BBM non subsidi pun masih situasional.
Advertisement
"Kalau kabar dari teman-teman Pertamina, sampai hari ini belum ada sinyal atau lampu kuning menuju lampu hijau terhadap adjustment," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Menurut perhitungan ReforMiner Institute, harga jual eceran masing-masing produk BBM saat ini memiliki selisih antara Rp 5-9 ribu per liter dari harga keekonomian. Komaidi dalam hal ini tidak mempermasalahkan nilai kompensasi terhadap Pertamina selaku BUMN penyalur bahan bakar, namun arus kas perseroan di masa mendatang yang masih belum pasti.
"Ini bukan masalah subsidinya, tetapi ini masalah keberlanjutan pengadaannya yang perlu diantisipasi. Kalau subsidi nanti bisa diselesaikan pakai mekanisme kompensasi, katakanlah kalau hari ini enggak bisa mungkin di tahun berikutnya, pakai carry over di tahun berikutnya, itu selesai," bebernya.
"Tetapi yang jauh lebih mengkhawatirkan dalam konteks ketahanan itu adalah, ada enggak uangnya Pertamina untuk mengadakan di hari atau bulan berikutnya," dia menekankan.
Tanggung Kerugian Rp 2 Triliun per Hari
Komaidi lantas membuat perhitungan dengan volume penjualan BBM nasional di kisaran 80 juta kiloliter (KL) dalam 1 tahun. Pertamina sendiri memegang market share hingga sekitar 88-90 persen.
"Artinya kalau kita hitung, penjualan Pertamina 1 tahun 72-75 juta KL. Kalau dibagi hari, itu per hari kira-kira 200 ribu liter. Kalau dikalikan lagi Rp 5-9 ribu, itu rentangnya sudah di kisaran Rp 1,5-2 triliun, per day tambahannya. Berarti kalau kalikan 1 bulan, sudah Rp 60 triliun mungkin," ungkapnya.
"Sudah berapa bulan lagi mereka tahan dengan cashflow yang ada, sementara mereka juga mungkin ada beberapa bon mereka yang ada jadwalnya, jatuh tempo juga yang harus bayar cicilan pokoknya maupun bunga utangnya," tegas dia.
Tak Ingin Stok BBM Kosong di Kemudian Hari
Oleh karenanya, Komaidi berpesan pada pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait BBM, khususnya di tengah situasi geopolitik yang tak pasti saat Iki. Karena itu bisa berdampak terhadap stok BBM di sisi hilir pada kemudian hari.
"Kalau Pertamina once enggak bisa mengadakan sementara mereka market share-nya 90 persen, ya enggak akan ada BBM di dalam negeri. Ini yang saya kira yang perlu hati-hati dalam mencermati untuk kemudian memberi kebijakan," pintanya.
"Di satu sisi, keputusan untuk tidak menaikan harga dalam konteks ekonomi cukup dipahami. Tetapi yang jauh lebih penting, kalau barangnya enggak ada, itu akan collapse semua. Jadi hitung-hitungan APBN maupun ekonomi jadi tidak berarti kalau barang itu tidak ada," pungkasnya.
Perluas Pasokan
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi, mengatakan di tengah situasi turbulent yang abnormal, andaikata punya uang, namun tidak ada barangnya (crude), maka tidak ada artinya. “Apalagi sekarang situasinya namanya sales market. Jadi market itu didikte oleh penjual,” ungkap Kholid.
Menurut dia, saat ini Pertamina berada pada posisi sulit. Satu sisi, barang yang dibutuhkan sekarang jadi rebutan. Kedua, dari sisi regulasi, yakni harga ICP dalam APBN 2026 yang ditetapkan USD 70 per barel. Padahal di pasar global, harganya sudah berada diatas USD 100 per barel.
Dipo Satria Ramli, Ekonom dari Universitas Indonesia, mengatakan berdasarkan perhitungan yang dilakukan, jika harga minyak dunia mencapai USD 105 per barel dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada di level Rp17 ribu, maka defisit APBN bisa mencapai 3,6% atau melampaui angka maksimal sebesar 3%.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, mengatakan di tengah potensi gangguan jalur distribusi energi global, khususnya yang melewati Selat Hormuz, pemerintah memperluas sumber pasokan energi dari berbagai kawasan dunia.
“Di samping sumber-sumber energi yang melewati Selat Hormuz, kita memperluas ke kawasan lain, antara lain dari Amerika Serikat, Afrika, Asia Timur dan Tengah,” kata dia.
Selain diversifikasi impor, pemerintah juga mengoptimalkan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan eksternal. Optimalisasi ini mencakup pengalihan sebagian produksi untuk kebutuhan domestik.
“Untuk minyak mentah atau minyak bumi, optimalisasi hasil KKKS dilakukan untuk kepentingan domestik. Ditjen Migas memeriksa semua KKKS untuk mengalihkan ekspor yang diperlukan di dalam negeri, serta optimalisasi sumber daya domestik untuk produksi BBM dan LPG,” kata Hendra