Liputan6.com, Jakarta - World Bank menyebut ketidakpastian global dinilai menjadi faktor paling berisiko bagi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik, melampaui dampak langsung dari kebijakan tarif perdagangan Trump.
Situasi ini dipicu oleh dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat yang berubah-ubah hingga konflik geopolitik di Timur Tengah yang belum menemukan kepastian.
Advertisement
"Di luar itu ketidakpastian terkait dengan kebijakan tarif, melainkan ketidakpastian di masa depan itu juga sangat mempengaruhi," kata Kepala Ekonom Kawasan Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia, Aaditya Mattoo, dalam Laporan Perkembangan Ekonomi Terkini Asia Timur dan Pasifik, secara daring, Rabu (8/4/2026).
Ia menilai bahwa dunia usaha saat ini lebih khawatir terhadap arah kebijakan yang tidak menentu dibandingkan besaran tarif itu sendiri. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha cenderung menahan ekspansi, yang pada akhirnya berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Mattoo menjelaskan bahwa perubahan kebijakan tarif yang cepat mulai dari kenaikan, pembatalan oleh Mahkamah Agung, hingga penerapan tarif baru sementara menciptakan ketidakjelasan bagi pelaku usaha.
Ditambah lagi, kondisi geopolitik seperti konflik di Timur Tengah yang disertai gencatan senjata sementara semakin memperkeruh proyeksi ekonomi global.
"Sekarang Mahkamah Agung sudah menghapus tarifnya, kemudian ada tarif baru sampai 6 bulan ke depan, kita tidak tahu nanti akan seperti apa. Ada gencatan senjata 2 minggu, kita tidak tahu apakah itu akan bertahan, apa yang akan terjadi," jelasnya.
Dampak Tarif Dinilai Lebih Kecil
Meski kebijakan tarif tetap memberikan tekanan terhadap beberapa negara seperti Vietnam dan Thailand, Mattoo menegaskan bahwa dampaknya relatif lebih kecil dibandingkan efek dari ketidakpastian yang berkepanjangan.
Tarif rata-rata di kawasan Asia Timur dan Pasifik saat ini diperkirakan berada di kisaran 14%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, perubahan kebijakan yang tidak konsisten justru memperburuk iklim usaha karena pelaku ekonomi kesulitan menyusun perencanaan jangka panjang.
"Tapi ketika Mahkamah Agung menyampaikan bahwa tarif resiprokal ini tidak sah secara hukum, itu dikurangi lagi menjadi 6% dan kemudian setelah itu ada tarif baru yang berlaku selama 6 bulan. Jadi, secara rata-rata ada 14% tarif di Asia Timur dan Pasifik yang merupakan 9% dibanding tahun 2024," pungkasnya.