Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Fokus optimalisasi SDM untuk mendukung PHTC Presiden terbagi dalam beberapa klaster utama, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih, Kampung Nelayan, pendidikan, dan kesehatan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan PHTC Presiden antar instansi pemerintah dibutuhkan untuk mempercepat pengambilan keputusan, kolaborasi, dan dampak program untuk masyarakat.
Advertisement
Menurut dia, langkah tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa agenda prioritas Presiden dapat dikawal dan dilaksanakan dengan baik.
"Rapat ini penting untuk memastikan optimalisasi SDM tidak hanya sebagai proses administratif semata, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional," jelas Rini dalam Rapat Tingkat Menteri Pembahasan Pemenuhan SDM untuk Mendukung PHTC di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan, berbagai PHTC pemerintah harus memberikan dampak luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kerja kolaboratif antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.
Rini menilai, kesuksesan dan keberlanjutan PHTC Presiden memerlukan pendekatan collaborative dan network governance untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama (shared outcome).
Pendekatan collaborative dan network governance menjadi strategi yang dapat dijalankan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Melalui pendekatan tersebut, setiap instansi menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan, hasil pembangunan bukan lagi tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah.
"Selain diperlukan adanya kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat agar kualitas SDM tetap terjaga, tegas Rini.
Menpan RB Tegaskan Zona Integritas Jadi Benteng Cegah Korupsi
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan Zona Integritas (ZI) menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan instansi pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Rini menanggapi penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 37 menjadi 34 berdasarkan laporan Transparency International. Menurutnya, capaian itu menjadi pengingat penting agar penguatan integritas birokrasi terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Zona Integritas Award ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada instansi yang punya komitmen tinggi dalam membangun integritas. Ini bukan untuk mengejar penghargaan atau sekadar apresiasi saja,” kata Rini di KemenPANRB, Rabu (11/2/2026).
Penguatan Zona Integritas
Rini menjelaskan, KemenPANRB tidak hanya memberikan penghargaan kepada instansi berprestasi, tetapi juga melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan berbagai regulasi serta memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam kerangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
“Kami juga melakukan pembinaan. Kami berkoordinasi dalam program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi bersama KPK dan KSP untuk memastikan upaya pencegahan berjalan efektif,” ujar Rini.
Ia menekankan pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari program prioritas pemerintah dan dimulai dari unit kerja terkecil. Pendekatan tersebut dilakukan melalui pembangunan “Integrity Island” atau pulau-pulau integritas di setiap instansi.
Menurut Rini, penguatan zona integritas diarahkan untuk menutup celah korupsi melalui sistem pengawasan yang lebih preventif serta tata kelola yang transparan. Ia berharap perluasan zona integritas di berbagai instansi mampu memperkuat budaya antikorupsi secara nasional.
“Pencegahan korupsi ini memang harus menjadi bagian dari program pemerintah, dimulai dengan tadi membangun Integrity Island, jadi zona-zona integritas di unit yang terkecil di instansi pemerintah,” tegas Rini.