Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta selama 1 hari dalam sepekan. Sebagai langkah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, penghematan konsumsi BBM bisa mencapai 20 persen jika wacana WFH 1 hari sepekan jadi diterapkan bagi seluruh ASN dan pekerja swasta.
Advertisement
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berargumen, penerapan kebijakan tersebut justru berpotensi membuat konsumsi BBM semakin membengkak. Pasalnya, ia menilai tidak mudah mengerahkan seluruh pekerja agar konsekuen terhadap aturan WFH 1 hari.
"Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jumat, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend. Sehingga konsumsi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan," ujarnya, Minggu (22/3/2026).
Menurut dia, implementasi WFH sukses ditetapkan saat pandemi Covid-19 lantaran ada variabel paksa agar tidak tertular virus. Sedangkan pemerintah dianggap tidak punya dorongan pasti untuk bisa menerapkan kebijakan serupa saat ini.
Fahmy juga menyebut kebijakan WFH 1 hari bagi pekerja swasta yang bekerja di sektor manufaktur bakal turut menurunkan produktivitas kerja.
"Selain itu, WFH-1 berpotensi menurunkan pendapatan bagi sektor transportasi, termasuk jasa ojol, warung-warung UMKM yang selama ini menyediakan makan siang bagi ASN dan pekerja swasta, dan usaha lainnya," tuturnya.
Desak Pertimbangkan Masak-Masak
Atas dasar itu, ia meminta pemerintah agar mau mempertimbangkan masak-masak wacana kebijakan WFH 1 hari, dengan menghitung secara teliti cost and benefit.
"Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat (benefit) penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya (cost)," pinta dia.
Seperti diketahui, penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran vs AS-Israel telah memicu meroketnya harga minyak dunia hingga di atas USD 100 per barrel.
Berdampak Signifikan ke Ekonomi Indonesia
Pada 20 Maret 2026, harga minyak Brent mencapai USD 112.19 per barrel. Sebagai net importir, meroketnya harga minyak dunia pasti berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia.
Dampak tersebut diantaranya, membengkakan subsidi BBM pada APBN, menyulut kenaikan imported inflation, diperkirakan pada Maret 2026 sekitar 3,07-4,8 persen year-on-year yang menurunkan daya beli rakyat, dan melemahkan kurs rupiah yang sempat tembus Rp 17.000 per satu US Dollar.