Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ide yang muncul saat dirinya melakukan siaran langsung di TikTok bersama anaknya semalam. Dari interaksi tersebut, ia mengaku mendapat banyak masukan, terutama terkait kondisi marketplace di Indonesia.
“Iya (live TikTok) sama anak saya, saya main sama dia, lah,” kata Purbaya usai melaksanakan Shalat Idulfitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Advertisement
Purbaya mengatakan, awalnya ia hanya mencoba belajar dan membaca, tetapi percakapan santai itu berkembang menjadi diskusi soal berbagai keluhan masyarakat.
“Lagi, saya lagi belajar, tapi belajar baca-baca, itu majalah sama paper sedikit, tapi lumayan. Ada banyak keluhan-keluhan,” katanya.
Salah satu isu yang mencuat adalah dominasi pihak asing dalam ekosistem marketplace. Hal ini kemudian memicu pemikirannya untuk mencari cara mengubah kondisi tersebut.
"Untuk marketplace, katanya dikuasai sana (China) semua, ya. Saya lagi mikir bagaimana membalikkan marketplace-nya,” ucap Purbaya.
Ia juga menyinggung sejumlah platform yang dinilai memiliki keterkaitan dengan pihak luar negeri, serta dampak digitalisasi terhadap pasar domestik.
"Tokopedia dikuasai China , semuanya. Tiktok mau ke sini juga. Boleh dibilang digitalisasi, kalau seperti itu sepertinya memberikan pasar ke China langsung,” tuturnya.
Menurut Purbaya, perlu adanya langkah untuk memperkuat pelaku usaha dalam negeri agar mampu bersaing, termasuk dengan menghidupkan kembali perusahaan domestik.
"Sebenarnya, kita mikirin lagi. Saya lagi mikir, ada enggak perusahaan domestik yang bisa dihidupkan lagi untuk menjadi kompetisi dari China, even di pasar domestik ini. Di marketplace-nya itu,” kata dia.
Menkeu Purbaya akan Pangkas Anggaran Kementerian, APBN Disisir Ketat
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menetapkan langsung besaran pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebagai langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Kebijakan ini diambil menyusul tekanan geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan fiskal nasional. Pemerintah ingin memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran dan memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi.
"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari Antara, Kamis (19/3/2026).
Ia menjelaskan, Kementerian Keuangan akan melakukan penyisiran terhadap berbagai komponen belanja yang dinilai bisa ditunda. Fokus efisiensi diarahkan pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah ini juga menyasar belanja operasional, termasuk kegiatan internal yang dinilai tidak mendesak untuk dilaksanakan dalam waktu dekat.
"Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda," tegasnya.
Opsi Pangkas Gaji hingga WFA ASN Dikaji
Selain pemangkasan program dan belanja operasional, wacana pengurangan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya menyatakan dukungannya sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam menghadapi tekanan fiskal.
"Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus," ucapnya.
Pembahasan efisiensi anggaran ini juga telah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Airlangga mengungkapkan bahwa koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk merumuskan langkah teknis penghematan yang lebih terukur.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji skema operasional baru guna menekan biaya rutin. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan sistem kerja work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga.
Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban operasional sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi di tengah tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.