Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai mendorong penguatan pembiayaan sektor hunian melalui program KUR Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP). Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil di sektor perumahan.
Program tersebut disosialisasikan dalam kegiatan Sosialisasi Program Penguatan Ekosistem Perumahan di Provinsi Bali, Senin (16/3/2026), sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Advertisement
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan pemerintah ingin memastikan akses pembiayaan tidak hanya dinikmati oleh pengusaha besar, tetapi juga oleh masyarakat dan pelaku usaha kecil.
“Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, bank-bank Himbara dihimbau untuk lebih banyak menyalurkan kredit kepada usaha-usaha kecil dan masyarakat, bukan hanya kepada pengusaha besar saja. Kita ingin ekonomi rakyat juga tumbuh dan mendapatkan akses pembiayaan yang adil,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2026).
Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat pemerataan ekonomi sekaligus mendukung percepatan pembangunan sektor perumahan nasional.
Libatkan UMKM dalam Ekosistem Perumahan
Maruarar menjelaskan, sektor perumahan memiliki rantai ekonomi yang luas dan melibatkan banyak pelaku usaha kecil.
Mulai dari penyedia bahan bangunan, tukang, kontraktor skala kecil, hingga pelaku jasa konstruksi turut menjadi bagian dari ekosistem tersebut.
“KUR Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) hadir untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat maupun pelaku usaha kecil di sektor perumahan. Dengan pembiayaan yang inklusif, kita ingin memperkuat ekosistem perumahan sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat,” tambahnya.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, pemerintah juga mencatat realisasi pembiayaan kredit yang telah mencapai Rp 50 miliar.
Angka tersebut menjadi bukti awal dukungan nyata terhadap penguatan pembiayaan di sektor perumahan.
Dorong Kolaborasi dan Percepat Pembangunan Hunian
Kementerian PKP mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, pengembang, serta pelaku usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan program KUR Perumahan.
Sinergi ini dinilai penting agar program pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di daerah.
Melalui penguatan ekosistem perumahan, pemerintah berharap pembangunan hunian dapat berjalan lebih cepat sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Program KUR Perumahan juga diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan di sektor properti, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal.
Dengan dukungan pembiayaan yang lebih luas dan terjangkau, pemerintah optimistis sektor perumahan dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.