Purbaya Bakal Beri Bonus Besar Buat Pegawai Pajak, tapi Ada Syaratnya

Menkeu Purbaya Yudhi Sardewa menjanjikan bonus bagi pegawai pajak jika tax ratio Indonesia tahun depan mampu mendekati 11%.

oleh Immanuel ChristianDiterbitkan 11 Maret 2026, 15:45 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali melakukan pelantikan Pejabat Kementerian Keuangan. Total jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 43 orang.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sardewa menjanjikan bonus bagi para pegawai pajak apabila rasio pajak (tax ratio) Indonesia pada tahun depan mampu mendekati 11%.

Purbaya menyampaikan, bonus tersebut akan diminta langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk apresiasi atas kinerja para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan penerimaan negara.

“Kalau income-nya naik dengan bagus, let’s say tax ratio ke kita tahun depan bisa naik mendekati 11%. Saya akan minta bonus kepada Pak Presiden supaya Anda semua dapat bonus dari pemimpinan negara ini,” kata Purbaya dalam acara pelantikan pejabat di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Selasa (10/3/2026).

Ia menegaskan para pejabat dan pegawai DJP yang baru dilantik memiliki tugas penting untuk meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Salah satu langkah yang didorong adalah memaksimalkan implementasi sistem Coretax.

Menurut Purbaya, sistem Coretax memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Ia bahkan mengaku terkesan setelah melihat hasil awal penerapan sistem tersebut.

“Tapi saya lihat menarik juga Coretax itu dan bagus. Naik berapa gara-gara Coretax? Lumayan besar kan naiknya. Dibanding tahun lalu naik apa turun? 30% naik,” ujarnya.

Purbaya Lantik 1.585 Pejabat Kemenkeu Baru

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Media Briefing dan Buka Puasa bersama Media di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026). (Liputan6.com/Tira)

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sardewa, resmi melantik 1.085 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan tersebut mencakup 44 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sementara sisanya merupakan pejabat struktural lainnya yang hadir secara langsung maupun virtual.

Dalam sambutannya, Purbaya menegaskan bahwa rotasi dan pengangkatan jabatan di Kementerian Keuangan bukan sekadar proses administratif, melainkan keputusan strategis negara yang berkaitan langsung dengan ketahanan fiskal.

“Ini bukan acara administratif biasa Ini keputusan negara,” katanya dalam sambutan di Gedung Dhanapala, Komplek Kementerian Keuangan, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, kekuatan fiskal menjadi fondasi stabilitas ekonomi nasional. Jika fiskal terjaga, ekonomi akan stabil dan pembangunan dapat berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Ia mengingatkan bahwa kegagalan menjaga fiskal tidak hanya merugikan institusi Kementerian Keuangan, tetapi juga berdampak langsung kepada rakyat dan stabilitas negara.

Selain itu, Purbaya menekankan pentingnya integritas bagi seluruh pejabat Kementerian Keuangan. Ia menyoroti berbagai kasus yang sempat mencoreng citra institusi, termasuk yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurutnya, satu atau dua pelanggaran dapat merusak citra seluruh institusi meskipun sebagian besar pegawai bekerja dengan baik.

“Kalau satu dua orang berbuat salah, citra integritas kita bisa rusak di mata publik. Karena itu saya minta jangan main-main dengan integritas,” tegasnya.

Ia juga meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan internal agar pelanggaran dapat ditangani lebih awal tanpa harus menunggu penindakan dari aparat eksternal.

44 Pejabat Eselon II

Berikut 44 Pejabat Eselon II dan Setingkatnya yang dilantik Purbaya pada Selasa (10/3/2026):

A. Sekretariat Jenderal

1. Bambang Juli Istanto - Kepala Biro Sumber Daya Manusia

2. Emmanuel Agust Hartono - Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan

3. Ferry Ardiyanto - Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

4. Deny Agung Pribadi - Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

5. Arinto Setyo Mulyawan - Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

 

B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Djanurindro Wibowo - Direktur Keberatan dan Banding

2. Galih Elham Setiawan - Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

3. M. Rizki Baidillah - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh

4. Bier Budy Kismulyanto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat

 

C. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Adnan Wimbyarto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

2. Muhamad Mufti Arkan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

3. Tjahjo Purnomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur

4. Supendi - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali

5. Hari Utomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

6. Syakran Rudy - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat

7. Arie Suwandani Wiwit Warastuti - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

8. Wahyu Prihantoro - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara

 

D. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

1. Edih Mulyadi - Direktur Penilaian

2. Syukriah HG - Direktur Lelang

3. Rahayu Puspasari - Direktur Transformasi dan Sistem Informasi

4. R. Ay. Indriasari Sundoro - Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

5. Suroso - Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan

6. Rachmat Kurniawan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh

7. Jose Arif Lukito - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau

8. Windraty Ariane Siallagan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu

9. Kusuma Santi Wahyuningsih - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten

10. Dudung Rudi Hendratna - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat

11. Arik Hariyono - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur

12. Rofii Edy Purnomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara

13. Sumarsono - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

14. Tunggul Yunianto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku

 

E. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

1. Novi Puspita Wardani - Direktur Surat Utang Negara

 

F. Inspektorat Jenderal

1. Arief Ismail - Inspektur V

 

G. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

1. Dicky Hadi Pratama - Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi

 

H. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

1. Wahyu Kusuma Romadhoni - Sekretaris Badan

2. Ganti Lis Ariyadi - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik

3. Heni Kartikawati - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen

 

I. Jabatan Fungsional Ahli Utama (Biro Sumber Daya Manusia)

1. Ariefina Sri Indaryani - Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama

 

J. Sekretariat Jenderal (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan / LPDP)

1. Albertus Kurniadi Hendartono - Direktur Keuangan dan Umum

 

K. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Politeknik Keuangan Negara STAN)

1. Noor Syaifudin - Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

 

L. Lembaga National Single Window (LNSW)

1. Purnomo - Direktur Efisiensi Proses Bisnis

 

M. Pengukuhan dalam Jabatan LNSW

1. Mira Puspita Dewi - Sekretaris

2. Wawan Ismawandi - Direktur Teknologi Informasi

3. Indra Adiwijaya - Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya