Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah mengundang para Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terdahulu, mantan menteri luar negeri, serta para ketua umum partai politik untuk menghadiri pertemuan di Istana Jakarta pada Selasa, 3 Maret 2026.
Salah satu agenda besarnya adalah membahas kondisi geopolitik di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran beberapa hari lalu.
Advertisement
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono pun menegaskan, pemerintah Indonesia siap mengambil peran lebih dalam situasi di Timur Tengah, salah satunya menjadi mediator.
"Kami juga menyampaikan keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.
Sugiono mengungkapkan, tawaran untuk menjadi penengah ini merupakan bentuk nyata dari posisi Indonesia sebagai negara yang ingin menjadi jembatan bagi berbagai perbedaan di kancah Internasional. Namun, peran inisial tetap bergantung pada kesediaan negara-negara yang sedang bertikai.
"Ya, seperti yang disampaikan bahwa jika kedua belah pihak berkeinginan ya Bapak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu ya kita kembalikan kepada mereka," ungkap Sekretaris Jenderal Gerindra ini.
Sementara, Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Hassan Wirajuda mengungkapkan Prabowo juga memberikan penjelasan bagaimana sulitnya posisi Indonesia saat ini yang harus menghadapi pusaran konflik global. Sebab, eskalasi konflik di Timur Tengah tak hanya berdampak pada keamanan dan perdamaian saja, namun juga ekonomi.
"Karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply oil, minyak, dan gas," jelasnya.
"Nah, kita berhitung semua, apa efeknya terhadap kita gitu, dari sisi itu saja. Tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan berlangsung," imbuh Hassan.
Hassan menuturkan Prabowo menilai masalah tersebut harus dikomunikasikan dan diskusikan dengan para tokoh bangsa. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga saling bertukar pandangan dengan tokoh bangsa terkait kondisi geopolitik.
"Karena itu Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan dihadapi oleh pemerintah, dihadapi oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini. Dan Presiden sangat terbuka untuk dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta," tutur dia.
Prabowo Terbuka Hadapi Masalah
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai pertemuan Presiden Prabowo dengan para pendahulunya dipandang sebagai bentuk keterbukaan sikap dalam menerima saran dan masukan berbagai pihak terkait perkembangan situasi geopolitik terkini.
"Sehingga dapat diambil sebuah sikap dan kebijakan tepat dalam merespons hal itu," kata dia Rabu (4/3/2026).
Adapun, kata Bawono, dialog diskusi dua arah seperti ini bukan kali ini saja dilakukan oleh Presiden Prabowo, di mana sempat mendengar saran dan masukan dari para mantan menteri luar negeri terkait langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace.
"Keterbukaan semacam ini jelas mencerminkan komitemen dari Presiden Prabowo membangun komunikasi secara inklusif dan transparan sekaligus juga untuk memastikan arah kebijakan luar negeri tetap tegak berpijak pada kepentingan nasional serta nilai-nilai kemanusiaan global," jelas dia.
Pasalnya, dampak konflik di Timur Tengah, disebutkan akan terasa bagi Indonesia, salah satunya memicu kenaikan harga minyak dunia.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, menegaskan, lonjakan harga minyak mentah berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada sisi subsidi energi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM).
"Beban fiskal dapat meningkat signifikan jika pemerintah harus menjaga stabilitas harga bahan bakar dalam negeri," kata dia di Batam, Selasa 3 Maret 2026.
Konflik Timur Tengah Bisa Picu Inflasi
Kenaikan harga avtur dan BBM juga berisiko meningkatkan biaya operasional sektor penerbangan, manufaktur, dan logistik. Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa.
"Hal itu bisa mendorong tekanan inflasi ke depan," ucap Rony.
Meski demikian, pemerintah dinilai memiliki sejumlah instrumen untuk meredam dampak eksternal, mulai dari diversifikasi sumber energi, optimalisasi cadangan devisa, hingga kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif.
Rony menambahkan, situasi ini juga dapat menjadi momentum mempercepat transisi energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.