Liputan6.com, Jakarta - Pada 19 Februari lalu, Presiden AS Donald Trump menggelar pertemuan pertama “Board of Peace,” lembaga global bentukannya yang mengusung visi jangka panjang “mendorong stabilitas, perdamaian, dan tata kelola di wilayah-wilayah yang terancam konflik.” Ironisnya, selang sembilan hari setelah pertemuan yang juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto ini, AS dan Israel menciptakan perang baru di Timur Tengah.
Kedua sekutu abadi ini bahu membahu membombardir sasaran militer, intelijen, dan pemerintahan Iran di Tehran, Qom, Isfahan, dan Kermanshah. Dalam hitungan jam, sejumlah petinggi militer Iran tewas terbunuh. Bahkan, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan terbunuh bersama sejumlah anggota keluarganya.
Advertisement
Trump menyerukan kepada rakyat Iran agar mengambil alih pemerintahan. Tapi serangan bertubi-tubi dan seruan penggulingan pemerintah ini disambut dengan serangan rudal balistik ke Israel dan pangkalan-pangkalan militer AS di Teluk Persia, yang membuat lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz lumpuh dan wilayah udara di sebagian besar kawasan Teluk ditutup.
Kematian Ali Khamenei menandai tidak hanya eskalasi perang, tetapi juga sebuah tragedi besar dalam sejarah Republik Islam Iran dan Muslim Syiah: hilangnya seorang figur politik di negara dengan wilayah dan populasi terbesar kedua di Timur Tengah, sekaligus pemimpin tertinggi mazhab Muslim dengan jumlah penganut 150–200 juta di seluruh dunia.
Alasan AS Menyerang Iran
Trump berdalih serangan terhadap Iran didorong oleh penolakan Iran untuk menghentikan program nuklir dan rudal balistik yang mengancam AS dan kawasan Timur Tengah, serta sebagai bentuk “hukuman” bagi pemerintah Iran yang telah membunuh ribuan demonstran pada awal Januari.
Tapi seperti halnya invasi Venezuela pada awal tahun, serangan besar-besaran terhadap Iran merupakan keputusan unilateral Trump tanpa konsultasi dengan Kongres dan didukung oleh opini publik.
Sejauh ini, hanya satu anggota DPR dan satu senator Partai Demokrat yang secara terbuka mendukung serangan terhadap Iran, dan hanya 21% warga AS yang mendukung serangan tersebut, menurut jajak pendapat University of Maryland sebelum serangan dilakukan. Bandingkan dengan serangan terhadap Irak pada 2003 oleh pemerintahan George W. Bush, yang secara resmi didukung oleh 81 anggota DPR dan 29 senator Partai Demokrat, serta 79% warga AS berdasarkan jajak pendapat Gallup saat itu.
Beberapa analis dan fakta politik mengungkapkan adanya sejumlah faktor kompleks yang mendorong Trump membuat taruhan berani dengan menciptakan perang baru di Timur Tengah.
Pertama, Trump ingin menegaskan kembali bahwa pemerintahannya menganut doktrin “iron laws” atau “hukum besi” yang meyakini bahwa politik internasional diatur oleh kekuatan, paksaan, dan kekuasaan, bukan oleh batasan-batasan institusional. Hukum inilah yang digunakan ketika Trump menyerang Venezuela, menangkap Presiden Nicolás Maduro, dan menguasai sumber daya minyak serta mineral negara Amerika Latin ini.
Trump gagal menerapkan doktrin ini di Greenland karena ditentang oleh mayoritas negara-negara Uni Eropa dan anggota NATO. Aksi militer terhadap Iran memberi semacam sinyal kepada para penentangnya bahwa AS memiliki kemampuan untuk melakukan apa pun yang diinginkannya.
Kedua, realitas politik di dalam negeri yang ditandai dengan rendahnya dukungan terhadap kinerja pemerintahannya sehingga Partai Republik terancam kehilangan suara mayoritas di DPR dan sejumlah kursi di Senat pada midterm elections 3 November 2026 menuntut strategi yang tidak konvensional. Menurut data Silver Bulletin, saat ini net approval ratings Trump mencapai -13,4%, anjlok dari +11,7% pada 21 Januari 2025. Net approval ratings untuk isu-isu andalan Trump lebih parah lagi: -32,3% untuk inflasi, -22,4% untuk kebijakan perdagangan, -18,6% untuk ekonomi, dan -13,7% untuk imigrasi.
Dengan “rapor” merah Trump, Partai Republik diprediksi hanya akan meraih 205 kursi DPR, sedangkan Partai Demokrat akan meraih mayoritas dengan 230 kursi di midterm elections. Di Senat, Partai Republik dan Partai Demokrat diprediksi sama-sama meraih 50 kursi.
Situasi ini akan menjadi mimpi buruk bagi Trump karena jika menjadi penguasa baru di DPR, Partai Demokrat hampir dipastikan akan memberondong Trump dan anggota-anggota kabinetnya dengan panggilan testimoni dalam isu imigrasi, tarif, Epstein, dan banyak lagi, dengan ancaman penjara jika menolak hadir. Lebih buruk lagi, Trump terancam dimakzulkan di DPR untuk ketiga kalinya.
Berkaca pada Perang Teluk 1991 dan serangan 11 September 2001, di mana Rally-around-the-Flag Effect sukses mendongkrak dukungan publik terhadap Presiden George H.W. Bush dan George W. Bush dari kisaran 50% ke 90%, Trump berharap bisa meraih efek serupa dari perang dengan Iran dan warga AS untuk sementara akan mengabaikan isu-isu domestik.
Bagaimana dengan potensi protes dan demonstrasi anti-perang yang meluas di seluruh AS? Trump akan melihat ini sebagai anugerah. Protes yang diwarnai dengan kerusuhan akan memberi alasan bagi Trump untuk menerapkan undang-undang Insurrection Act. Undang-undang darurat ini memberi wewenang kepada presiden AS untuk menggelar tentara federal di berbagai negara bagian guna menegakkan hukum federal dan mengendalikan kerusuhan.
Trump tidak bisa menggunakan undang-undang ini untuk membatalkan atau menunda midterm elections, tetapi penerapannya berpotensi mempengaruhi hasil pemilu seperti dengan menurunkan tingkat partisipasi karena beberapa kalangan pemilih Partai Demokrat merasa terintimidasi oleh kehadiran tentara di sekitar TPS-TPS dan menghambat logistik pemilu termasuk pengiriman surat dan mail-in-ballots yang berpotensi meningkatkan jumlah suara tidak sah.
Ketiga, sejumlah pengamat juga menyoroti potensi konflik kepentingan mengingat jaringan bisnis keluarga Trump yang luas di Timur Tengah, termasuk proyek real estat dan dana investasi yang dikelola menantu Trump, Jared Kushner. Dalam konteks negara-negara Teluk yang tengah berupaya menciptakan stabilitas regional demi transformasi ekonomi, eskalasi konflik dengan Iran dapat memiliki implikasi terhadap kepentingan bisnis regional dan global.
Alasan Israel Menyerang Iran
Selama ini Iran dipandang sebagai pimpinan jaringan resistensi anti-Israel terakhir di Timur Tengah—yang didukung Hamas di Gaza, Hezbollah di Lebanon, rezim Bashar al-Assad di Suriah, dan militan Houthi di Yaman—setelah rezim Saddam Hussein di Irak dan Moammar Khadafi di Libya digulingkan oleh AS. Pengeboman terbaru Iran menuntaskan upaya “memenggal kepala gurita” yang tertunda ketika Trump memutuskan menghentikan serangan 12 hari terhadap Iran pada Juni 2025, dengan mengatakan bahwa fasilitas nuklir Iran sudah dihancurkan.
Bagi PM Israel Benjamin Netanyahu, penghancuran Iran menjadi bagian dari penerapan Begin Doctrine, doktrin ciptaan Menachem Begin, PM Israel di era 1980-an yang menuntut pemimpin Israel untuk mencegah negara-negara musuh memiliki senjata nuklir, termasuk dengan serangan pre-emptive.
Meskipun demikian, sejumlah intelektual Yahudi seperti Thomas Friedman dan Roger Cohen di The New York Times meyakini bahwa tindakan agresif Netanyahu terhadap Iran lebih banyak didorong oleh isu Gaza dan upaya melanggengkan kekuasaan.
Friedman berargumen bahwa Netanyahu telah mengalihkan perhatian Presiden Trump dan publik Amerika terhadap ancaman Iran di tengah berlanjutnya agenda aneksasi di Tepi Barat dan mempermanenkan kontrol atas Gaza.
Ia memperingatkan bahwa aneksasi dan genosida Israel di Gaza dan upaya melemahkan Mahkamah Agung serta menghentikan persidangan korupsi Netanyahu dapat menjadikan Israel negara paria dan memecah-belah diaspora Yahudi di seluruh dunia.
Sementara itu, menurut Cohen, Netanyahu selalu menjadikan perang sebagai instrumen strategis sekaligus "stabilisator" politik. Konfrontasi Israel dengan negara lain secara historis akan memperkuat posisi Netanyahu di dalam negeri dengan membungkam para penentang dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan.
Risiko Transnasional
Dalam konfrontasi konvensional terbuka melawan kombinasi kekuatan militer AS dan Israel, Iran memang berada pada posisi yang lebih lemah secara teknologi dan superioritas udara. Tapi, militer Iran dengan kemampuan perang asimetris-nya membuat superioritas AS dan Israel dalam kekuatan udara dan persenjataan tidak menjadi jaminan bahwa Iran akan mudah ditaklukan.
Penerapan strategi “pertahanan mosaic” Iran juga memungkinkan kelompok-kelompok pasukan Iran berperang secara independen ketika jalur komando terputus. Oleh karena itu, terbunuhnya para perwira tinggi dalam jajaran Garda Revolusi tidak membuat serangan Iran mengendur.
Perlu ditegaskan pula, Iran berbeda dengan Irak. Saddam Hussein adalah rejim sekuler yang memiliki jangkauan ideologi terbatas. Sebaliknya, Ali Khamenei memadukan otoritas politik dan kepemimpinan keagamaan tertinggi Syiah Dua Belas Imam, yang pengaruhnya bisa menjangkau hingga ke lebih dari 150 juta penganut sekte Syiah terbesar ini di seluruh dunia, meskipun hal ini tidak secara otomatis akan memicu mobilisasi massal lintas negara.
Dengan terbunuhnya Ali Khamenei, pembalasan Iran tidak akan terbatas pada serangan drone dan rudal Israel serta fasilitas militer AS di Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, tetapi juga akan meliputi serangan terhadap sasaran non-militer seperti bandara, pelabuhan, infrastruktur energi, dan jalur pelayaran yang akan berdampak pada ekonomi regional dan global.
Lebih jauh, dengan populasi kaum Syiah yang diperkirakan mencapai 100 ribu di Qatar, 300-400 ribu di Uni Emirat Arab, 400-500 ribu di Bahrain, 500-700 ribu di Kuwait, dan 2-4 juta di Saudi Arabia, pembunuhan pimpinan negara dan spiritual tertinggi ini bisa memicu militansi dan ketegangan sektarian, sehingga upaya negara-negara Teluk membangun sektor-sektor bisnis baru di luar minyak bisa terganggu.
Pengalaman historis, seperti dampak global fatwa terhadap Salman Rushdie pada akhir 1980-an, menunjukkan bahwa konflik yang secara langsung melibatkan pemimpin spiritual Iran akan memicu resonansi ideologis jangka panjang yang melampaui batas-batas geografis.
Jadi risiko terbesar dari serangan AS dan Israel terhadap Iran bukan terletak pada pihak mana yang akan menang dan berapa lama perang akan berlangsung, tapi pada dampaknya terhadap fragmentasi di kawasan, ketidakpastian energi dan ekonomi global, dan konflik asimetris yang jauh melampaui konfrontasi di medan pertempuran konvensional.