Liputan6.com, Jakarta - Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengungkapkan, sentimen MSCI dan Moody’s kerap menyetir kondisi rupiah saat ini. Ia berharap pemerintah perlu memberikan fokus agar rupiah tidak undervalue.
Kendati demikian, ia meyakini, kondisi itu tidak akan berlangsung lama. Lantaran, fundamental ekonomi Indonesia memiliki modal yang kuat seperti pada cadangan devisa maupun pertumbuhan ekonomi.
Advertisement
"Tadi kalau kita bicara rupiah under value, mungkin kalau kita lihat memang tadi ya, ini sebenarnya kalau rupiah under value ini kan sebenarnya secara fundamental kembali lagi ya,” katanya dalam konferensi pers secara daring, Jumat, 20 Februari 2026.
"Jadi prospek pertumbuhan ekonomi, sebenarnya artinya kondisi pertumbuhan rupiah saat ini lebih banyak di-drive ataupun dipengaruhi tadi oleh faktor sentimen. Ya, sehingga makanya potensi penguatan itu masih tetap terbuka,” lanjutnya.
Ia pun ingin agar melihat dari dua sisi, seperti pada sektor eksportir, perlu diakui kondisi ini dianggap positif lantaran dengan penguatan dolar menambah pundi. Tidak heran nantinya arus kasnya akan meningkat, lalu juga kemampuan membayar dari korporasinya juga lebih kuat.
Sementara, pada sektor impor terlihat harga-harga barang impor akan cenderung meningkat. Bahkan, biaya bahan baku meningkat, harga bahan baku impornya akan juga meningkat.
Kondisi ini perlu menjadi sorotan karena industri manufaktur masih mengandalkan bahan baku impor. Ia mengkhawatirkan kalau kondisi ini berlanjut akan bisa berdampak kepada kenaikan biaya produksi dan juga akan bisa terpastru kepada harga barang tersebut.
"Khususnya adalah kalau kita lihat beberapa harga komoditasnya, misalkan produk elektronik, farmasi obat-obatan, lalu juga jasa-jasa yang memang ada input impornya. Sehingga ini pada akhirnya akan bisa mempengaruhi kepada daya beli masyarakat,” jelasnya.
Mengukur Efek Kesepakatan Dagang Indonesia-AS dan Board of Peace
Sebelumnya, Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank, Faisal Rachman, menilai bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace tidak bisa dilepaskan dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo untuk mempererat hubungan dengan Amerika Serikat (AS). Lalu bagaimana efek-nya?
“Terkait bergabungnya Indonesia ke Board of Peace dengan adanya iuran dan komitmen tertentu, ini memang akan membebani APBN. Tapi kalau kami melihatnya, ini juga bagian dari paket perjanjian dagang dengan Amerika Serikat,” ujar Faisal dalam konferensi pers disiarkan daring, Jumat (20/2/2026).
Menurut dia, pendekatan Indonesia ke AS merupakan strategi yang logis, mengingat AS masih menjadi ekonomi terbesar di dunia. Namun, Faisal mengingatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan ini sangat bergantung pada seberapa eksklusif perlakuan yang diterima Indonesia.
Lantaran, ia melihat kesepakatan tarif yang masih menyisakan tantangan. Sebab dalam perjanjian tersebut, sebagian besar barang impor dari AS masuk ke Indonesia dengan tarif 0%, sementara produk Indonesia ke AS masih dikenakan tarif hingga 19% untuk sejumlah komoditas.
Hal yang Perlu Diantisipasi
“Yang perlu diantisipasi, apakah deal ini benar-benar memberikan keunggulan khusus untuk Indonesia, atau juga diberikan ke negara pesaing kita. Kalau tidak eksklusif, dampaknya ke ekonomi tentu terbatas,” jelasnya.
Meski demikian, Faisal menilai tetap ada peluang bagi Indonesia untuk merebut pangsa pasar AS, terutama jika produk Indonesia mampu menggantikan pasokan dari negara lain yang terkena pembatasan atau sanksi AS.
Apagi jika melihat dari sisi fiskal, Faisal ingin melihat beban militer dan iuran kemanusiaan terlihat lebih besar atau justru lebih kecil dibanding tambahan penerimaan dari ekonomi dan investasi.
“Kalau penerimaan naik, ruang fiskal juga akan terbuka,” ujar dia.