Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyoroti penurunan angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) masih menyisakan banyak persoalan metodologis. Ia mengatakan, dengan rata-rata upah nasional sebesar Rp 3.329.095 per bulan per November 2025, satu orang bekerja dalam satu keluarga belum tentu cukup untuk keluar dari kemiskinan. Bahkan, median upah pekerja Indonesia hanya sekitar Rp 2,5 juta per bulan.
"Artinya, dalam satu keluarga harus ada minimal dua orang yang bekerja agar tidak tergolong miskin. Masalahnya, kalau dua orang tua bekerja, muncul biaya tambahan seperti pengasuhan anak yang tidak pernah benar-benar dihitung dalam garis kemiskinan,” jelasnya kepada Liputan6.com, Sabtu (7/2/2026).
Advertisement
Menurut Nailul, kondisi tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara data pengeluaran yang digunakan untuk mengukur kemiskinan dengan realitas pendapatan masyarakat. Ia menyebut, ada fakta kemiskinan yang secara tidak langsung tertutupi oleh metode statistik.
Kritik serupa juga disampaikan terkait kondisi pekerja di sektor-sektor tertentu. Di sektor perdagangan, misalnya, terdapat sekitar 27,62 juta tenaga kerja dengan rata-rata gaji Rp2,9 juta per bulan. Sementara di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jumlah pekerja mencapai 12,07 juta orang dengan rata-rata gaji yang sama.
"Dengan penghasilan seperti itu, satu orang bekerja jelas tidak cukup untuk memenuhi standar hidup tidak miskin. Minimal harus ada dua orang yang bekerja dalam satu keluarga,” kata Nailul.
Ia juga menyoroti sektor pertanian yang menyerap sekitar 41,41 juta tenaga kerja. Rata-rata pendapatan bersih petani yang berusaha sendiri hanya sekitar Rp 1,71 juta per bulan. Angka tersebut masih menggunakan rata-rata, bukan median.
"Kalau petani saja harus dua orang bekerja untuk keluar dari garis kemiskinan, lalu bagaimana mungkin angka kemiskinan nasional hanya 23,36 juta orang? Angka ini sangat layak dipertanyakan keabsahannya,” tegas Nailul.
Data BPS: Kemiskinan Turun
Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024.
Dalam persentase, tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,47 persen, turun 0,1 persen poin dari periode sebelumnya.
"Saya akan mengumumkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024," kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers Profil Kemiskinan di Indonesia Kondisi Maret 2025, Jumat (25/7/2025).
Tren Positif
Ateng menjelaskan penurunan ini melanjutkan tren positif yang telah terjadi sejak Maret 2023. Sebelumnya, pada periode September 2022 hingga Maret 2022. sempat terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 0,03 persen poin.
Tren penurunan kemiskinan dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi dan stabilitas harga kebutuhan pokok yang relatif terjaga. Meski demikian, BPS tetap menekankan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
"Nah kemudian, sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2025 kemiskinan berangsur mengalami penurunan," ujarnya.
Miskin Kota Naik
Sebaliknya, di wilayah perkotaan justru terjadi kenaikan angka kemiskinan. Dari data BPS, persentase penduduk miskin di kota pada Maret 2025 naik sebesar 0,07 persen poin dibandingkan September 2024.
"Penduduk miskin di kota meningkat sekitar 0,07 persen poin Maret 2025 dibandingkan dengan September 2024 yang lalu. Nah, selain tadi kemiskinan baik kota dan desa," ujarnya.
BPS mengingatkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Fokus di perkotaan dan pedesaan perlu dibedakan, karena sumber masalah dan potensi solusi yang dimiliki masing-masing wilayah tidaklah sama.