Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan menteri dan wakil menteri luar negeri ke Istana Merdeka Jakarta pada beberapa hari yang lalu. Pertemuan itu dalam rangka menyatukan frekuensi perihal arah kebijakan politik luar negeri Indonesia, termasuk soal Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza.
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono yang turut hadir dalam agenda tersebut menyoroti soal biaya USD 1 miliar yang dialokasikan untuk dana rekonstruksi Gaza. Dia menjelaskan, sifat dari dana tersebut tidaklah wajib.
Advertisement
Namun, negara yang mengeluarkan biaya dengan nominal tersebut akan dianggap sebagai anggota tetap. Sementara bagi yang belum mengalokasikan dana secara penuh, maka hanya memiliki masa keanggotaan selama tiga tahun.
“Saat ini, Indonesia belum membayar,” tutur Dave dalam keterangannya, Sabtu (7/2/2026).
Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini menyebut, saat ini Prabowo belum mengeluarkan dana apapun untuk Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sehingga keanggotaan Indonesia belum bersifat permanen.
Untuk itu, pemerintah masih memiliki fleksibilitas untuk meninjau kembali posisinya bila arah Board of Peace tidak sejalan dengan tujuan utama.
“Sikap adaptif ini adalah bentuk diplomasi yang cerdas dari Presiden Prabowo. Indonesia tetap menjaga kepentingan nasional, namun di sisi lain sekaligus memperkuat peran globalnya. Dengan demikian, langkah ini bukan hanya mempertegas komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam upaya perdamaian dunia" kata Dave.
Perkuat Posisi RI di Dunia Islam
Dave meyakini, Prabowo masih memegang komitmen politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Karena itu, bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza menunjukkan bahwa Indonesia tetap konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Putra Agung Laksono ini juga menekankan, partisipasi Indonesia juga memperkuat posisi diplomasi negara di mata dunia Islam, sekaligus menjadi bukti nyata solidaritas bangsa terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Kehadiran Indonesia memperkuat posisi diplomasi kita di mata dunia Islam. Ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bukti bahwa Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” Dave menandasi.