Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung buka suara menanggapi belum sepenuhnya BBM di SPBU swasta terpenuhi. Menurutnya impor untuk pemenuhan BBM swasta itu dalam proses.
SPBU swasta seperti Shell, misalnya, belum seluruh jenis BBM dijual. Vivo dan BP-AKR pun baru menjual di jenis BBM tertentu. Yuliot mengatakan proses peeizinan impor sudah berjalan.
Advertisement
"Ini untuk izin impor itu kan prosesnya di kan sudah berjalan," kata Yuliot, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, proses impor seharusnya sudah dijalankan badan usaha swasta. Baik secara mandiri maupun sengan bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero).
"Itu kan kemarin itu, seharusnya SPBU swasta itu kan sudah bisa melaksanakan proses apakah sendiri ataupun itu kalau memang belum mendapatkan sumber, itu kan bekerjasama dengan Pertamina," ungkapnya.
Yuliot tetap mendorong SPBU Swasta bisa diisi melalui kolaborasi dengan Pertamina. Dia turut mengamini perlunya evaluasi dalam proses pengadaan BBM di SPBU Swasta saat ini.
"Ya, tetap kita usahakan sinergi bagaimana ketersediaan BBM baik oleh PT Pertamina maupun oleh Badan Usaha, itu bisa tetap itu berjalan. Itu mungkin hal yang perlu kita evaluasi kembali," jelas Yuliot.
Shell Masih Proses Izin Impor
Sebelumnya, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Inggrid Siburian mengatakan pihaknya masih memproses impor BBM untuk kebutuhan SPBU-nya.
“Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor bahan bakar minyak (BBM) tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku," kata Inggrid dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).
Dia mengapresiasi dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan BBM selama ini. Sehingga Shell dapat mendistribusikan berbagai varian produk BBM berkualitas melalui mitra kami.
"Kami percaya ketersediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara," ucapnya.
Bahlil: Impor Solar SPBU Swasta Disetop Tahun Ini
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan menyetop impor solar untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di 2026.
“Mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar. Izin impor solar mulai tahun ini enggak ada lagi,” kata Bahlil dikutip dari Antara, Senin (12/1/2026).
Penghentian impor solar tersebut juga berlaku bagi SPBU swasta.
Apabila masih terdapat kargo-kargo solar yang masuk ke Indonesia ada bulan Januari atau Februari, lanjutnya, maka solar tersebut merupakan sisa impor 2025.
“Tetapi tahun ini, Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor,” ujar dia.
Kilang yang dimaksud adalah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Refinery Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur.
RDMP Kilang Balikpapan memungkinkan kilang tersebut mengelola hingga 360 ribu barel per hari. Kapasitas itu setara dengan 22–25 persen atau seperempat dari kebutuhan nasional.
Secara ekonomi, RDMP Balikpapan akan memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian energi nasional, dengan penghematan impor BBM hingga Rp68 triliun per tahun, dan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai Rp514 triliun.
Ketika disinggung soal SPBU swasta yang akan membeli solar dari Pertamina, Bahlil pun mengiyakan.
“Iya dong (beli solar di Pertamina). Saya ke depan itu bermimpi, nanti sebentar saya akan lapor ke Presiden, bahwa RON 92, RON 95, RON 98 itu harus diproduksi di dalam negeri,” kata Bahlil.
Rencana penghentian impor solar pada 2026 telah disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia seiring beroperasinya proyek refinery development master plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, serta program mandatori biodiesel 50 (B50).
Oleh karena itu, apabila badan usaha pengelola SPBU swasta ingin membeli solar, maka bisa membeli dari kilang dalam negeri.
Kilang Minyak Raksasa di Balikpapan Diresmikan, Bos Pertamina: Tonggak Sejarah
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, peresmian proyek kilang minyak raksasa atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan menandai tonggak penting dalam perjalanan panjang Indonesia menuju kemandirian energi.
Proyek strategis nasional ini menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam memperkuat kapasitas pengolahan minyak di dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor BBM.
"Inilah salah satu wujud dan hari ini adalah tonggak sejarah dari ikhtiar panjang kita Sebagai bangsa untuk dapat semakin meningkatkan kemandirian kita di bidang energi," kata Simon dalam Peresmian RDMP Balikpapan, Senin (12/1/2026).
Ia menegaskan bahwa RDMP Balikpapan bukan sekadar proyek kilang, melainkan bagian dari ikhtiar bangsa untuk menentukan nasib energinya sendiri.
"Kita dapat dihidupkan bahwa kita dapat berdiri di atas kaki kita sendiri kita dapat menentukan nasib kita serta kita dapat menuju Swasembada energi," ujarnya.
Menurutnya, dengan kapasitas kilang yang meningkat signifikan, Indonesia kini memiliki ruang lebih besar untuk mengolah minyak mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.