Liputan6.com, Jakarta - Ambisi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dinilai tidak akan mudah tercapai tanpa perubahan struktural yang mendasar. Meski Indonesia memiliki modal kuat seperti bonus demografi, stabilitas politik, dan kondisi makroekonomi yang relatif terjaga, faktor tersebut dianggap belum cukup untuk mendorong akselerasi pertumbuhan jangka panjang.
Pandangan ini disampaikan Burhanuddin Abdullah, Board of Advisors Prasasti, dalam pidato pembukaan Prasasti Economic Forum 2026 bertema Navigating Indonesia’s Next Chapter di Jakarta, Kamis (29/1/2026). Forum tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan dan didukung sejumlah korporasi besar seperti Astra, Toba Group, Triputra, Indofood, Agung Podomoro, dan Bank Mandiri.
Advertisement
Sejumlah tokoh yang hadir sebagai pembicara antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu, serta CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir.
Burhanuddin menjelaskan, selama lebih dari satu dekade pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung bertahan di kisaran 5 persen. Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi nasional, namun juga menjadi sinyal adanya hambatan struktural yang belum terpecahkan.
"Pertanyaannya sederhana: mengapa ekonomi kita seolah tertahan di titik itu? Mengapa tidak bisa keluar dari level itu? Mengapa ketika pemerintah mencanangkan pertumbuhan 8%, banyak pihak yang skeptis dan meragukan?" ujar Burhanuddin.
Keberanian Mengambil Risiko
Burhanuddin menilai perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan gejala inersia, yaitu kecenderungan bertahan pada kondisi yang sama dalam waktu lama. Stabilitas makroekonomi dan politik memang berhasil dijaga, namun di sisi lain membuat laju akselerasi dan keberanian mengambil risiko menjadi relatif rendah.
“Perekonomian kita mencapai keseimbangan, tetapi dengan akselerasi dan keberanian mengambil risiko yang rendah. Kita menjadi sangat pandai bertahan, tetapi kurang terlatih untuk melakukan lompatan,” katanya.
Ia menekankan bahwa rendahnya keberanian mengambil risiko di berbagai level jabatan dan institusi dapat menghambat kreativitas serta inovasi. Kondisi ini membuat transformasi ekonomi berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.
Menurut Burhanuddin, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi penambahan faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal. Pertumbuhan berbasis produktivitas dinilai belum menjadi penggerak utama. Model seperti ini mampu menjaga stabilitas, tetapi tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan tinggi secara berkelanjutan.
Selain itu, fragmentasi kelembagaan dan mahalnya biaya koordinasi antarinstansi turut memperlambat efektivitas kebijakan. Dampaknya, implementasi di lapangan tidak merata dan biaya kepatuhan dunia usaha menjadi tinggi.
“Fragmentasi kelembagaan dan tingginya biaya koordinasi menyebabkan transmisi kebijakan berjalan lambat, implementasi tidak merata, dan biaya kepatuhan bagi dunia usaha menjadi tinggi,” ujarnya.
Reformasi Struktural
Untuk keluar dari jebakan pertumbuhan tersebut, Burhanuddin menegaskan pentingnya reformasi struktural yang kuat dan konsisten. Salah satu fondasi utama yang disorot adalah penegakan hukum guna meningkatkan efisiensi ekonomi.
Langkah itu mencakup pemberantasan korupsi serta penindakan terhadap penyalahgunaan izin dan sumber daya. Menurut dia, reformasi harus menjadi “dorongan dari luar” yang cukup kuat untuk mematahkan pola lama yang menghambat pertumbuhan.
“Perekonomian kita membutuhkan sebuah ‘gaya luar’ yang cukup kuat agar kita bisa keluar dari pola lama yang menghambat kemampuan ekonomi kita untuk tumbuh lebih cepat,” tegasnya.
Selain aspek hukum, penguatan institusi pasar dan reorientasi kebijakan ke arah peningkatan produktivitas juga dinilai krusial. Upaya ini mencakup peningkatan keterampilan tenaga kerja, penyebaran teknologi, serta penguatan kapasitas manajerial.
Burhanuddin menambahkan, kredibilitas institusi menjadi modal utama dalam mendorong investasi dan inovasi.
“Kepercayaan terhadap institusi adalah modal utama untuk mendorong investasi, inovasi, dan keberanian mengambil risiko produktif,” katanya.
Ia menilai agenda reformasi sebenarnya sudah masuk dalam kerangka kebijakan pemerintah. Tantangan utamanya kini terletak pada konsistensi, fokus, dan implementasi yang kredibel agar stabilitas ekonomi menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi.