Liputan6.com, Brussel - Perdana Menteri Pedro Sanchez pada Kamis (22/1/2026) menyatakan bahwa Spanyol tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Keputusan itu diambil karena Spanyol menilai mandat dewan itu bermasalah dan tidak melibatkan perwakilan Palestina.
Sanchez menyampaikan bahwa Dewan Perdamaian tersebut berada di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tidak mencakup Otoritas Palestina. Pernyataan itu disampaikan kepada para jurnalis usai menghadiri pertemuan informal para pemimpin Uni Eropa di Brussel.
Advertisement
"Masa depan Gaza harus ditentukan oleh rakyat Palestina," ujar Sanchez seperti dikutip dari laporan kantor berita Anadolu.
Ia juga menegaskan bahwa masa depan hidup berdampingan secara damai dan aman antara Palestina dan Israel harus diputuskan terutama oleh kedua pihak tersebut. Menurutnya, hal itu harus dilakukan melalui proses dialog yang mengimplementasikan solusi dua negara, memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan, serta menjamin perdamaian antara kedua negara.
Lebih lanjut, Sanchez mengatakan bahwa Spanyol menghargai undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut, namun memutuskan untuk menolaknya demi menjaga koherensi dengan kebijakan luar negerinya. Ia menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Spanyol berlandaskan pada hukum internasional dan institusi multilateral.
"Spanyol akan terus bekerja dalam proses perdamaian bersama banyak mitra Eropa lainnya dan komunitas internasional,” tambahnya.
Spanyol Tidak Sendiri
Hingga Kamis, lebih dari 20 negara telah menyatakan kesediaan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut. Negara-negara itu termasuk Turki, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Israel, Argentina, Hungaria, Pakistan, Vietnam, Indonesia, dan Albania.
Sementara itu, Prancis dan Norwegia telah menolak undangan untuk bergabung, sedangkan Presiden AS Donald Trump mencabut undangan yang sebelumnya diberikan kepada Kanada setelah PM Mark Carney melontarkan kritik tajam kepada AS dalam pidatonya di World Economic Forum 2026 di Davos pada Rabu (21/1).
Adapun Jerman menolak bergabung dengan format Dewan Perdamaian saat ini karena alasan konstitusional.
Pada hari yang Kamis pula, Presiden Dewan Eropa menyatakan bahwa para pemimpin Eropa memiliki keraguan serius terhadap sejumlah elemen dalam piagam Dewan Perdamaian bentukan Trump. Keraguan itu mencakup ruang lingkup, tata kelola, serta kesesuaiannya dengan Piagam PBB.
Meskipun Dewan Perdamaian awalnya dirancang untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza, piagamnya memperluas mandat lembaga tersebut hingga mencakup upaya pembangunan perdamaian di seluruh wilayah yang terdampak konflik atau berisiko mengalami konflik.