Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah belum berencana menerapkan kebijakan biodiesel dengan campuran 50 persen (B50) pada 2026. Saat ini, pemerintah masih berpegang pada mandat penggunaan biodiesel B40 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sembari terus melakukan kajian untuk menuju implementasi B50.
"Tahun ini, arahan Pak Presiden tetap B40. Untuk B50, kajian harus dilakukan terus-menerus kemudian kita akan selalu melihat perbedaan harga antara harga fuel oil, harga BBM dengan harga kelapa sawit, deltanya berapa," ujar Airlangga kepada wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026).
Advertisement
Airlangga menjelaskan, meskipun B50 belum diberlakukan dalam waktu dekat, upaya pengembangannya tetap berjalan. Pemerintah masih melakukan kajian teknis serta uji coba, termasuk di sektor otomotif, dengan memperhatikan dinamika harga energi dan bahan baku kelapa sawit.
Ia menyebutkan, skema penerapan B50 tetap dipersiapkan untuk paruh kedua tahun ini. Namun, kebijakan yang dijalankan saat ini tetap menyesuaikan kondisi harga yang berlaku, sehingga mandat B40 masih menjadi prioritas utama sambil memastikan kesiapan menuju B50.
"Ya, kita siapkan ke semester II tetapi kita saat sekarang dengan skenario harga yang ada arahan Bapak Presiden B40, tetapi siap B50," tutur Airlangga.
Pengurangan Emisi Karbon
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan implementasi biodiesel B40 memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan emisi karbon. Kebijakan tersebut mampu menekan emisi karbon dioksida hingga mendekati 42 juta ton.
Selain itu, penerapan B40 juga berdampak pada penghematan devisa negara, seiring berkurangnya kebutuhan impor solar yang nilainya mencapai sekitar US$ 8 miliar.
"Mandatori biodiesel B40 ini menghemat emisi sebesar mendekati 42 juta ton daripada CO2. Dan juga menghemat devisa sebesar USD 8 miliar terhadap impor solar," ujar Airlangga.