Mendagri Minta Tambahan BKO 5.000 Personel TNI/Polri untuk Percepat Pembersihan Lumpur Pascabencana

Mendagri Tito Karnavian meminta tambahan bawah kendali operasi (BKO) dari TNI/Polri sebanyak 5.000 personel untuk membantu percepatan pembersihan lumpur pascabencana.

oleh Delvira HutabaratDiterbitkan 10 Januari 2026, 12:01 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025). (Dok. Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta tambahan bawah kendali operasi (BKO) dari TNI/Polri sebanyak 5.000 personel untuk membantu percepatan pembersihan lumpur pascabencana di Sumatera.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat koordinasi satgas pemulihan bencana Sumatera DPR dan pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri perwakilan pemerintah di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.

“Pembersihan lumpur harus dipercepat. Tambah BKO TNI-POLRI, saya bilang bisa enggak ditambah 5.000 lagi,” kata Tito dalam rapat.

Tito menilai, momen saat ini adalah momen tepat untuk mempercepat pemulihan, sebab sebelum ramadan datang. Apabila bulan puasa maka akan sulit kerja maksimal.

“Sekarang Nataru sudah selasai, mumpung sebelum ramadan,” kata dia.

 

Penanganan Bencana Skala Nasional

Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana Sumatera DPR dan pemerintah digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). (Liputan6.com/Delvira)

Sebelumnya, Dasco memastikan, penanganan pasca bencana di Sumatera dilakukan skala nasional dan ke depan akan dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian.

“Supaya bisa ditangani sekala nasional dan fokus,  pemerintah sudah membentuk Satgas percepatan rehabiltasi pascabencana, satgas mulai hari ini mulai ambil alih eksekusi di lapangan,” kata Dasco dalam rapat.

“Selanjutnya satgas pasca bencana DPR RI akan menyertai, membantu mengkoordinasikan, untuk mengeksekusi kebijakan di lapangan,” kata dia.

Infografis Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya