Liputan6.com, Jakarta - Menghadapi kondisi ekonomi yang diperkirakan semakin menantang pada 2026, Ahli Transportasi sekaligus Profesor Perencanaan Urban & Regional Universitas Diponegoro, Bambang Susantono menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keterjangkauan biaya transportasi umum. Ia menyebut transportasi tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai sektor bisnis yang berorientasi pada untung dan rugi.
Menurut Bambang, mobilitas memiliki dimensi yang jauh lebih luas, mencakup aspek sosial dan ekonomi kota. Pergerakan masyarakat yang lancar dan terjangkau akan menciptakan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Advertisement
"Transportasi itu tidak bicara soal untung rugi saja, tapi bagaimana multiply effect-nya dan forward serta backward linkage-nya dengan kegiatan ekonomi kota,” ujarnya dalam acara Catatan Transportasi Awal Tahun 2026, Kamis (8/1/2026).
Ia mencontohkan meskipun tarif angkutan utama seperti bus Transjakarta relatif terjangkau, beban biaya seringkali muncul dari perjalanan awal dan akhir atau first mile dan last mile yang tidak terintegrasi dengan baik.
"Backbone-nya mungkin naik Transjakarta Rp 3.500, tapi yang sering memberatkan itu justru biaya dari rumah ke stasiun dan dari stasiun ke rumah,” kata Bambang.
Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, ia menilai dukungan pemerintah terhadap transportasi publik menjadi semakin penting, terutama agar masyarakat tidak terbebani ongkos mobilitas yang terlalu tinggi dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
"Kalau melihat ke depan, 2026 ini ekonomi akan semakin menantang, sehingga menurut saya ongkos transportasi itu tetap perlu dibantu oleh pemerintah,” pungkasnya.
Biaya Transportasi Masih Terlalu Tinggi bagi Kehidupan Kota
Sebelumnya, Ahli Transportasi sekaligus Profesor Perencanaan Urban & Regional Universitas Diponegoro, Bambang Susantono, menilai beban biaya transportasi yang ditanggung masyarakat perkotaan saat ini masih tergolong tinggi dan berpotensi mengganggu keberlanjutan kehidupan kota.
Menurutnya, mobilitas merupakan kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga kegiatan sosial.
Bambang menjelaskan setiap individu memiliki kebutuhan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain sebagai bagian dari kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam konteks tersebut, transportasi seharusnya mampu menjamin keselamatan, keamanan, keandalan, serta keterjangkauan, sebelum berbicara soal kenyamanan.
“Dalam pergerakan itu kita menuntut adanya keselamatan, keamanan, keandalan, keterjangkauan, dan terakhir baru bicara kenyamanan,” ujarnya dalam acara Catatan Transportasi Awal Tahun 2026, Kamis (8/1/2026).
Persoalan Transportasi di Kota Besar di Indonesia
Ia menekankan, persoalan utama yang masih dihadapi kota-kota di Indonesia adalah besarnya porsi pengeluaran masyarakat untuk transportasi. Angka tersebut dinilai telah melampaui batas ideal yang lazim digunakan sebagai acuan perencanaan kota.
“Di tahun-tahun 2025 kita masih melihat beban angkutan umum terhadap pengeluaran masyarakat itu sekitar 15 sampai 20 persen, bahkan aslinya bisa mencapai 30 persen,” kata Bambang.
Menurutnya, secara umum batas pengeluaran transportasi yang dianggap sehat berada di kisaran maksimal 10 persen dari total pendapatan. Namun realitas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat harus mengalokasikan porsi yang jauh lebih besar, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan ekonomi perkotaan.
Kemenhub Bongkar Biang Kerok Biaya Transportasi Mahal
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka-bukaan salah satu penyebab biaya transportasi mahal, termasuk di aglomerasi Jabodetabek. Ternyata, biaya awal dan akhir dari transportasi yang ternyata cukup tinggi.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kemenhub, Risal Wasal mengungkapkan biaya awal atau first mile dan biaya akhir atau last mile cenderung lebih tinggi ketimbang biaya transportasi umum yang menunjangnya.
"Biaya transportasi kawan-kawan sekitar Jakarta itu berbeda-beda, Bekasi sekarang per orang bisa Rp 1,9 (juta). Why? Tadi, mungkin first mile kita atau last mile-nya enggak bagus, ya, artinya masih mahal," kata Risal ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Misalnya, biaya awal dari rumah ke pusat transportasi umum seperti stasiun KRL memakan biaya. Jika pengguna menggunakan ojek online (online), maka perlu mengeluarkan ongkos Rp 15.000-25.000 sekali jalan. Belum lagi dengan menghitung biaya dari stasiun KRL tujuan ke lokasi tempat kerja atau titik akhir.
Risal mengatakan, kalaupun pengguna transportasi umum menggunakan kendaraan pribadi sebelumnya, maka ada biaya parkir yang harus dikeluarkan. Artinya, ada tambahan lagi yang menyumbang biaya transportasi secara keseluruhan.
"Itu yang kita perbaiki. Bagaimana tadi, first mile, last mile-nya itu, bisa kita reduksi. Jadi, cost orang itu untuk transportasi bisa kita kurangi," tegasnya.