Karut-marut pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) masih terjadi di sejumlah daerah. Pembagian BLSM yang tidak tepat sasaran menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian penerima BLSM dipulangkan karena petugas kewalahan.
Dalam tayangan Liputan 6 SCTV, Jumat (28/6/203), sebagian warga dari 12 pedukuhan Desa Karangsari, Kulonprogo, Yogyakarta, masih bertahan di aula desa. Mereka berharap bisa mendapatkan (BLSM) sebesar Rp 300 ribu.
Namun, apa daya karena kekurangan personel, petugas hanya sanggup melayani warga 3 dusun. Sisanya, warga dari 9 dusun diminta pulang karena baru bisa dilayani, Senin 1 Juli 2013 mendatang.
"Dana sudah ada tapi tenaga nggak ada. Jadi sebagian warga terpaksa dipulangkan dan dilayani Senin depan," kata Kepala Desa Karang Sari, Darmana.
Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pembagian BLSM kurang tepat sasaran. Warga yang hidup miskin di rumah dengan dinding dan atap yang bolong tidak terdaftar sebagai penerima. Hamzah yang bekerja serabutan juga menangisi nasibnya. Padahal, sebelumnya dia tercatat sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Seorang penarik becak Dale juga kecewa karena tidak mendapatkan BLSM. Padahal, tetangga yang dianggap lebih mampu di lingkungannya malah menerima BLSM.
"Yang rumahnya bagus malah dapat tapi saya dan warga lain nggak," kata Dale.
Menanggapi banyaknya laporan pembagian BLSM tidak tepat sasaran, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengakui ada kekeliruan. Menurutnya, terjadi deviasi data penerima BLSM sekitar 7 persen karena menggunakan data tahun 2011. Namun, pendataan BLSM dinilai masih lebih baik dibandingkan BLT.
"2011. Ya datanya lama mbak, kecuali satu RT ini kan satu negara ada 250 juta orang. Tapi pendataan itu jauh lebih baik dari sebelumnya," kata Tifatul.
Pemerintah menyatakan BLSM merupakan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Meski demikian, penyaluran bantuan yang disalurkan sebesar Rp 150 ribu per bulan selama 4 bulan, bagi warga yang dinilai tidak mampu itu masih saja tidak tepat sasaran. (Adi)
Dalam tayangan Liputan 6 SCTV, Jumat (28/6/203), sebagian warga dari 12 pedukuhan Desa Karangsari, Kulonprogo, Yogyakarta, masih bertahan di aula desa. Mereka berharap bisa mendapatkan (BLSM) sebesar Rp 300 ribu.
Namun, apa daya karena kekurangan personel, petugas hanya sanggup melayani warga 3 dusun. Sisanya, warga dari 9 dusun diminta pulang karena baru bisa dilayani, Senin 1 Juli 2013 mendatang.
"Dana sudah ada tapi tenaga nggak ada. Jadi sebagian warga terpaksa dipulangkan dan dilayani Senin depan," kata Kepala Desa Karang Sari, Darmana.
Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pembagian BLSM kurang tepat sasaran. Warga yang hidup miskin di rumah dengan dinding dan atap yang bolong tidak terdaftar sebagai penerima. Hamzah yang bekerja serabutan juga menangisi nasibnya. Padahal, sebelumnya dia tercatat sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Seorang penarik becak Dale juga kecewa karena tidak mendapatkan BLSM. Padahal, tetangga yang dianggap lebih mampu di lingkungannya malah menerima BLSM.
"Yang rumahnya bagus malah dapat tapi saya dan warga lain nggak," kata Dale.
Menanggapi banyaknya laporan pembagian BLSM tidak tepat sasaran, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengakui ada kekeliruan. Menurutnya, terjadi deviasi data penerima BLSM sekitar 7 persen karena menggunakan data tahun 2011. Namun, pendataan BLSM dinilai masih lebih baik dibandingkan BLT.
"2011. Ya datanya lama mbak, kecuali satu RT ini kan satu negara ada 250 juta orang. Tapi pendataan itu jauh lebih baik dari sebelumnya," kata Tifatul.
Pemerintah menyatakan BLSM merupakan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Meski demikian, penyaluran bantuan yang disalurkan sebesar Rp 150 ribu per bulan selama 4 bulan, bagi warga yang dinilai tidak mampu itu masih saja tidak tepat sasaran. (Adi)