Sidang Nadiem, Pakar UGM: Unsur Memperkaya Tak Harus untuk Diri Sendiri

Liputan6.com, Jakarta - Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar, menilai tidak bisa serta-merta disimpulkan bahwa pengusaha sukses yang masuk ke pemerintahan otomatis terbebas dari potensi korupsi.

Menurut dia, keuntungan bisa saja muncul, termasuk bagi usaha yang berkaitan dengan kebijakan pejabat tersebut.

Harus dibedah secara mendalam, apakah betul-betul tidak ada keuntungan personal dalam pengadaan laptop Chromebook tersebut,” kata Fatahillah saat dimintai tanggapan, Senin (5/1/2026).

Pernyataan itu disampaikan Fatahillah merespons nota keberatan (eksepsi) terdakwa Nadiem Makarim dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam eksepsinya, Nadiem menyebut niatnya menjadi menteri adalah untuk mengabdi kepada negara, meski langkah tersebut justru membuat kekayaannya menurun. Ia juga menegaskan berasal dari keluarga yang menjunjung nilai antikorupsi.

Menanggapi klaim Nadiem yang menyatakan tidak menerima aliran dana dari dugaan korupsi tersebut, Fatahillah menjelaskan bahwa unsur “memperkaya” dalam tindak pidana korupsi tidak selalu berarti memperkaya diri sendiri.

“Unsur memperkaya itu merupakan akibat dari kerugian keuangan negara yang dihitung berdasarkan dampak yang terjadi. Yang dilihat adalah siapa saja yang bertambah kekayaannya secara melawan hukum,” ujarnya.

Menurut Fatahillah, unsur memperkaya dalam hukum pidana korupsi bersifat alternatif. Artinya, perbuatan tersebut dapat memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.

“Sehingga tidak wajib memperkaya diri sendiri. Namun jika dalam dakwaan disebut memperkaya diri, maka harus dibuktikan apakah ada hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian negara yang timbul,” katanya.