Liputan6.com, Tel Aviv - Israel secara resmi mengakui Republik Somaliland sebagai negara merdeka dan berdaulat pada Jumat (26/12/2025) menjadikannya negara pertama yang memberikan pengakuan diplomatik terhadap wilayah yang memproklamasikan kemerdekaan dari Somalia tersebut.
Langkah ini berpotensi mengubah dinamika geopolitik di Tanduk Afrika dan memicu ketegangan dengan Somalia, yang selama ini menentang keras upaya pemisahan diri Somaliland.
Advertisement
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pengakuan itu akan diikuti dengan kerja sama bilateral di bidang pertanian, kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Dalam pernyataan resminya, Netanyahu mengucapkan selamat kepada Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, memuji kepemimpinannya, serta mengundangnya untuk melakukan kunjungan resmi ke Israel.
Netanyahu menyebut deklarasi tersebut sejalan dengan semangat Kesepakatan Abraham, inisiatif diplomatik yang dimediasi pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada 2020 dan membuka jalan normalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, serta sejumlah negara lainnya, dikutip dari CNN, Sabtu (27/12).
Pemerintah Israel menyatakan Netanyahu, Menteri Luar Negeri Gideon Saar, dan Presiden Abdullahi telah menandatangani deklarasi bersama mengenai pengakuan timbal balik.
Dalam pernyataannya, Abdullahi mengatakan Somaliland akan bergabung dengan Kesepakatan Abraham dan menyebut langkah itu sebagai kontribusi bagi perdamaian regional dan global. Ia menegaskan komitmen Somaliland untuk membangun kemitraan, mendorong kemakmuran bersama, serta mempromosikan stabilitas di Timur Tengah dan Afrika.
Namun, pemerintah Somalia mengecam keras keputusan Israel tersebut. Kantor Perdana Menteri Somalia menyebut pengakuan itu sebagai “langkah ilegal” dan “serangan yang disengaja” terhadap kedaulatan Somalia. Mogadishu menegaskan tidak mengakui legitimasi apa pun terhadap Somaliland.
“Pemerintah federal bertekad mengambil seluruh langkah diplomatik, politik, dan hukum yang diperlukan, sesuai hukum internasional, untuk mempertahankan kedaulatan, persatuan, dan perbatasan Somalia yang diakui secara internasional,” bunyi pernyataan tersebut.
Penolakan Muncul dari Banyak Pihak
Reaksi penolakan juga datang dari sejumlah negara kawasan. Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty telah melakukan pembicaraan telepon dengan mitranya dari Somalia, Turki, dan Djibouti untuk membahas apa yang mereka sebut sebagai perkembangan berbahaya di Tanduk Afrika.
Para menteri sepakat mengecam pengakuan Israel dan menegaskan kembali dukungan terhadap persatuan dan integritas teritorial Somalia, seraya memperingatkan bahwa pengakuan terhadap wilayah separatis dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Uni Afrika turut menolak langkah tersebut. Ketua Komisi Uni Afrika menegaskan kembali “komitmen teguh” organisasi itu terhadap persatuan dan integritas teritorial Somalia, serta memperingatkan bahwa pengakuan terhadap Somaliland berisiko merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan Afrika.
Somaliland menikmati otonomi de facto serta stabilitas relatif sejak 1991, ketika Somalia terjerumus dalam perang saudara. Namun, selama lebih dari tiga dekade, wilayah bekas protektorat Inggris itu gagal memperoleh pengakuan internasional. Pemerintah Somalia secara konsisten melobi komunitas global agar menolak pengakuan terhadap Somaliland.
Pemerintah Somaliland berharap pengakuan Israel akan membuka jalan bagi negara-negara lain untuk mengikuti langkah serupa, sekaligus meningkatkan pengaruh diplomatik dan aksesnya ke pasar internasional.
Pada Maret lalu, baik Somalia maupun Somaliland membantah laporan mengenai proposal dari Amerika Serikat atau Israel untuk memukimkan kembali warga Palestina dari Gaza di wilayah mereka. Mogadishu secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut.