Sempat jadi Polemik, Beras 30 Ton dari Uni Emirat Arab Akhirnya Didistribusikan ke Korban Banjir Sumatera

Beras ini sempat dikembalikan oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, atas instruksi pemerintah pusat. Beras 30 ton ini akhirnya didistribusikan oleh Muhammadiyah untuk korban banjir sumatera.

oleh Tim NewsDiterbitkan 22 Desember 2025, 14:48 WIB
Beras 30 Ton dari Uni Emirat Arab. (Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Beras 30 ton bantuan beras dari NGO Bulan Sabit Merah Uni Emirat Arab (UEA) yang sempat menimbulkan polemik akhirnya didistribusikan ke masyarakat terdampak banjir Sumatera Utara dan Aceh. Beras ini sempat dikembalikan oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, atas instruksi pemerintah pusat.

Kali ini, bantuan 30 ton beras dari UEA itu didistribusikan oleh Muhammadiyah Sumatera Utara sebanyak 25 ton dan melalui Muhammadiyah Aceh sebanyak 5 ton. Penyerahan bantuan 30 ton beras dan pemberangkatan bantuan tersebut berlangsung, di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jl SM Raja 136 Medan, Senin.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Prof Hasyimsyah Nasution menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan donasinya melalui Muhammadiyah.

Muhammadiyah di Sumatera Utara melakukan upaya tanggap bencana melalui tiga pase, pertama tanggap darurat yang berlangsung sejak 27 Nopember 2025 hingga 5 Januari 2026 mendatang.

Kemudian diikuti dengan program transisi darurat ke pemulihan yang akan berlangsung sejak 6 Januari hingga 31 Januari 2026 dan ketiga program rehabilitasi dan rekonstruksi pada Februari sampai  2026 mendatang.

Hasyimsyah menjelaskan pelaksanaan tanggap darurat bencana dilakukan Muhammadiyah melalui One More One Respon. Artinya semua aktifitas tanggap darurat dilakukan melalui satu pintu kebijakan dan itu dilakukan lewat MDMC ( Muhammadiyah Disaster Manager Center) LRB ( Lembaga Relisiliansi Bencana).

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah Indrayanto, bahwa sejak tanggap bencana dilakukan, MDMC bersama semua komponen Muhammadiyah di tiga provinsi (Aceh, Sumut dan Sumbar) telah hadir di 20 Kabupaten dan Kota dengan membuka 24 pos pelayanan.

Kata Hendrayanto, ada sebanyak 14.318 jiwa korban yang ditangani. Untuk itu MDMC menurunkan 655 relawan yang berasal dari relawan lokal ditambah relawan yang didatangkan dari beberapa regional di Jawa.

Indrayanto mengatakan, MDMC dalam pengelolaan tanggap bencana memberikan layanan berupa layanan kesehatan, penyediaan air bersih, logistik makanan, psikososial, pendidikan darurat sampai huniar darurat.

"Dalam pelayanan kesehatan, Muhammadiyah menghadirkan tenaga medis dari 14 rumah sakit Muhammadiyah dari seluruh Indonesia melalui 42 tim Emergency Medical Team (EMT) yang beroperasi diberbagai terdampak. Bersamaan penyerahan bantuan beras juga diberangkatkan bantuan LazisMU berupa paket Family Kids yang diperuntukkan bagi pelajar-pelajar yang terdampak di beberapa kawasan," katanya.

Ketua PW Muhammadiyah Aceh Abdul Malik Musa hadir saat penerimaan secara simbolis bantuan beras sebanyak 5 ton dari NGO UEA itu. Dia mengatakan, bencana yang terjadi adalah tsunami darat, tsunami yang datang dari gunung. Berbeda dengan tsunami laut, tsunami darat daya hancurnya lebih dahsyat dan luas.

Dia menyampaikan apresiasi kepada PP Muhammadiyah yang telah membagi 5 ton beras untuk Aceh dan terima kasih kepada Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberi bantuan tanggap darurat untuk Aceh Tamiang.

"Sesungguhnya kondisi Aceh masih sangat parah. Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah masih sangat terisolasi. Aceh masih membutuhkan banyak bantuan, khususnya membuka isolasi Aceh Tengah dan Bener Meriah," katanya.

Polemik Beras dari UEA

Diberitakan sebelumnya, Wakil Duta Besar UEA, Shaima Al Hebsi, telah menyerahkan bantuan dalam jumlah besar di Posko Gedung PKK Medan. Adapun bantuan yang dikembalikan tersebut meliputi 30 Ton Beras, 300 Paket Sembako, 300 Paket Perlengkapan Bayi, 300 Paket Perlengkapan Ibadah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Medan secara resmi mengembalikan paket bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang sebelumnya telah diterima untuk penanganan bencana. Langkah ini diambil guna menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi Pemerintah Pusat terkait penerimaan bantuan asing.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan, keputusan pengembalian ini dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi secara intensif dengan kementerian terkait dan lembaga penanggulangan bencana nasional.

”Kita kembalikan ke Uni Emirat Arab. Karena memang pemerintah (pusat) belum atau tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan agar nantinya bisa dimanfaatkan lagi, namun untuk Kota Medan saat ini tidak menerima," jelas Rico Waas saat meninjau salah satu supermarket di Medan Barat, Kamis (18/12/2025).

Keputusan ini bukan tanpa alasan. Rico mengungkapkan, pasca menerima bantuan secara simbolis pada Sabtu (12/12) lalu, Pemkot Medan langsung melakukan pengecekan regulasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pertahanan.

Hasilnya, Pemerintah Pusat menginstruksikan agar seluruh bantuan bencana di wilayah Sumatera dikelola secara mandiri tanpa melibatkan pihak asing untuk saat ini.

"Intinya kita sudah cek tentang regulasi dan penyampaian koordinasi. Bahwasanya memang bantuan ini tidak diterima dulu (melalui jalur asing)," tambah Rico.

Diserahkan ke Muhammadiyah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bantuan beras 30 ton untuk korban banjir Sumatera yang dikembalikan pemerintah kota Medan, bukan berasal dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). Tito menyebut 30 ton beras tersebut berasal dari organisasi non pemerintah (NGO) UEA.

"Kami langsung berhubungan dengan Duta Besar United Arab Emirates yang menyampaikan kepada kami tadi malam bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton berasal bukan dari dasar dari pemerintahan United Arab Emirates tapi dari Red Crescent," jelas Tito dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (19/12/2025).

"Jadi bulan sabit merah ya, semacam PMI itu. Bulan sabit merah di United Arab Emirates. Jadi non-government organization," sambungnya.

Dia menyampaikan Wali Kota Medan menyangka bahwa beras tersebut berasal dari pemerintah UEA. Untuk itu, Wali Kota Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras sebab belum ada mekanisme resmi soal penerimaan bantuan dari luar negeri.

"Dipikir oleh Pak Wali Kota adalah dari pemerintah. Government to government (pemerintah ke pemerintah) yang belum ada mekanismenya," ujarnya.

Tito menuturkan bantuan beras untuk korban bencana Sumatra sudah diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center. Nantinya, Muhammadiyah akan mengelola dan membagikan bantuan beras kepada masyarakat.

"Dalam rangka bencana ini Muhammadiyah membuat suatu center untuk kemanusiaan di Medan. Dan itu beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah. Dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat," jelas Tito.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya