Liputan6.com, Canberra - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Kamis (18/12/2025) berjanji akan memperketat penindakan terhadap ujaran kebencian menyusul serangan bersenjata saat perayaan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney.
Pernyataan itu disampaikan bertepatan dengan pemakaman korban termuda dari total 15 korban, seorang anak perempuan berusia 10 tahun, dikutip dari laman Japan Today, Kamis (18/12).
Advertisement
Peti jenazah Matilda, korban termuda dalam serangan tersebut, dihiasi lebah mainan berwarna kuning. Anak itu dikenang keluarga dan kerabat sebagai sosok ceria yang mencintai hewan dan gemar menari.
Nama tengah Matilda adalah Bee, yang menginspirasi para pelayat mengenakan stiker, balon, dan aksesori bertema lebah, sementara sebagian lainnya mengenakan pakaian berwarna kuning. Atas permintaan keluarga, media diminta tidak menyebutkan nama belakang Matilda.
“Pembunuhan tragis, sangat kejam, dan tak terbayangkan terhadap Matilda terasa seperti anak kami sendiri yang direnggut,” kata Rabbi Yehoram Ulman dalam upacara pemakaman. “Ia tumbuh seperti anak-anak pada umumnya—menyukai alam, binatang, bersekolah, punya teman, dan dicintai banyak orang.”
Penembakan terjadi pada Minggu saat ratusan orang berkumpul merayakan Hanukkah di Pantai Bondi. Otoritas menyebut serangan itu mengejutkan publik Australia dan memicu kekhawatiran meningkatnya antisemitisme. Aparat menyatakan serangan tersebut diduga terinspirasi oleh ISIS.
Antrean pelayat di luar aula pemakaman di kawasan timur Sydney mengular hingga ke jalan. Banyak warga mengikuti prosesi melalui layar yang dipasang di luar gedung karena kapasitas ruangan terbatas.
“Rasanya seperti jantung dicabut. Ini mengerikan dan seharusnya bisa dicegah,” ujar Jae Glover (25), salah satu pelayat. “Antisemitisme telah meningkat di Australia selama lebih dari dua tahun.”
Pemerintah Janji Perketat Aturan
Di tengah kritik dari komunitas Yahudi yang menilai pemerintah belum cukup tegas menghadapi lonjakan antisemitisme sejak perang di Gaza, Albanese mengatakan pemerintah akan mendorong undang-undang yang mempermudah penuntutan terhadap pihak yang mempromosikan ujaran kebencian dan kekerasan.
Pemerintah juga berencana meningkatkan hukuman, mempermudah pembatalan atau penolakan visa, serta mengembangkan mekanisme untuk menindak organisasi yang pimpinannya terlibat ujaran kebencian.
“Warga Australia terkejut dan marah. Saya marah. Jelas kita harus berbuat lebih banyak untuk memerangi momok jahat ini,” kata Albanese dalam konferensi pers.
Pemerintah menyatakan telah secara konsisten mengecam antisemitisme dalam dua tahun terakhir, termasuk mengesahkan aturan yang mengkriminalisasi ujaran kebencian.
Pada Agustus lalu, Australia juga mengusir duta besar Iran setelah menuduh Teheran mengarahkan dua serangan pembakaran antisemit di Sydney dan Melbourne.
Meski demikian, insiden antisemit terus terjadi. Seorang pria berusia 19 tahun asal Sydney didakwa dan dijadwalkan menjalani persidangan pada Kamis setelah diduga mengancam kekerasan terhadap seorang penumpang Yahudi dalam penerbangan dari Bali ke Sydney pada Rabu.
“Polisi menduga pria tersebut menyampaikan ancaman antisemit dan melakukan gerakan tangan yang mengindikasikan kekerasan terhadap korban, yang diketahui berafiliasi dengan komunitas Yahudi,” kata Kepolisian Federal Australia.
Penyelidikan Dugaan Keterkaitan Jaringan ISIS
Polisi menyebut pelaku penembakan adalah Sajid Akram (50) dan putranya, Naveed Akram (24). Sajid tewas ditembak polisi di lokasi kejadian. Naveed didakwa 59 pelanggaran pada Rabu setelah sadar dari koma, termasuk tuduhan pembunuhan dan terorisme.
Pemerintah Partai Buruh menolak untuk saat ini membentuk Komisi Kerajaan—penyelidikan tingkat tinggi dengan kewenangan yudisial—terkait insiden tersebut.
Sementara itu, pemerintah negara bagian New South Wales berencana memanggil kembali parlemen pekan depan untuk mengesahkan reformasi mendesak undang-undang senjata api.
Aparat juga menyelidiki kemungkinan keterkaitan pelaku dengan jaringan ISIS berbasis di Australia serta dugaan hubungan dengan militan di Filipina. Dewan Keamanan Nasional Filipina pada Rabu menyatakan bahwa meskipun Sajid dan putranya berada di Filipina selama sekitar satu bulan pada November, tidak ada bukti keduanya mengikuti pelatihan militer.
“Tidak ada laporan atau konfirmasi yang valid bahwa keduanya menerima pelatihan militer dalam bentuk apa pun selama berada di Filipina, dan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut,” kata Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Año dalam pernyataan tertulis.