Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memprioritaskan pembukaan akses logistik ke wilayah terdampak bencana Sumatra. Tujuannya, mengirimkan bantuan kebutuhan pokok dan penanganan medis korban bencana.
Akses logistik menjadi salah satu perhatian utama mengingat masih cukup banyak wilayah yang belum tersentuh bantuan.
Advertisement
“Langkah-langkah taktis di lapangan difokuskan untuk mengevakuasi korban, menyelamatkan warga, termasuk memastikan tidak ada yang tidak mendapatkan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Secara paralel, kita berupaya sekuat tenaga untuk menghubungkan kembali jalur-jalur transportasi, terutama untuk bantuan logistik dan medical supplies ke daerah terisolasi,” kata Menko AHY dalam keterangan resmi, ditulis Sabtu (13/12/2025).
AHY mencatat banjir dan longsor menimpa 52 kota/kabupaten di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan hingga rumah warga diketahui mengalami kerusakan parah.
Dia menegaskan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk mempercepat pemulihan. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap potensi bencana di masa depan.
“Akses jalan adalah yang paling utama karena di tahap tanggap darurat yang terpenting adalah penyaluran logistik," tegasnya.
Butuh Rp 51 Triliun
Atas kerusakan tersebut, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 51 triliun untuk perbaikan infrastruktur jembatan, jalan, sampai sarana seperti sekolah dan madrasah. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo dalam rapat bersama AHY pun menegaskan perlunya kerja sama untuk melakukan pemulihan tersebut.
"Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, karena pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi menjadi kunci agar masyarakat dapat segera kembali memperoleh akses layanan dasar dan mobilitas yang aman," ucapnya.
Kementerian PU telah mengerahkan 298 unit alat berat (seperti excavator dan loader), 121 unit alat pendukung (termasuk hidran umum, mobil operasional, dump truck, dan mobil tangki air), serta 3.727 unit material darurat seperti geobag, bronjong kawat, dan agregat untuk kebutuhan penanganan di seluruh lokasi terdampak.
112.551 Rumah Rusak
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memaparkan ada 112.551 ribu unit rumah rusak. Pemerintah pusat bersama satgas daerah, BNPB, dan pemda juga telah mengidentifikasi lokasi-lokasi relokasi di tiga provinsi tersebut, terdiri dari delapan lokasi di Aceh, delapan di Sumatera Utara, dan lima di Sumatera Barat.
"Seluruh langkah penanganan dilakukan sesuai arahan Presiden untuk bekerja cepat, tepat, dan berbasis keamanan. Pertimbangan utama dalam relokasi adalah keamanan geologis, legalitas lahan, serta akses masyarakat terhadap ekosistem sosial, seperti sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi," katanya.
Kementerian PKP telah menyiapkan stok awal panel RISHA produksi UMKM, yaitu 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung. Penanganan rumah terdampak akan dibagi dalam tiga kategori yakni rusak berat, sedang, dan ringan dengan pendekatan pembangunan atau renovasi yang disesuaikan berdasarkan hasil survei teknis di lapangan.