Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memastikan korban terdampak banjir dan longsor Sumatra tak dipungut biaya dalam pengurusan tanah lagi. Dia turut mencatat ada sekitar 65 ribu hektare (ha) lahan sawah yang terdampak dan tertimbun longsor.
Nusron mengamini masifnya dampak bencara longsor dan banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sejumlah aset milik masyarakat ikut tertimbun lumpur imbas kejadian tersebut. Dia memastikan pengurusan dokumen pertanahan bisa dilakukan secara gratis.
Advertisement
"Kami umumkan bagi masyarakat yang terkena korban banjir, kalau mau mengurus dokumen tanah lagi, kami pastikan tidak dipungut biaya bagi korban banjir di sana, tidak ada tambahan biaya, tidak ada biaya baru," ungkap Nusron, ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Data yang dikantonginya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada 65 ribu ha lahan sawah yang tertimbun lumpur dan musnah. Bisa dibilang, hal tersebut akan berpengaruh pada hitungan batas kepemilikan tanah.
"Kami ingin pastikan negara akan hadir dan tanah tersebut pemiliknya akan tetap aman terutama bagi mereka-mereka yang sudah melakukan sertifikasi," ucapnya.
Nusron menegaskan, data kepemilikan tanah, baik untuk rumah tinggal maupun sawah akan tetap aman di dalam database BPN. "Karena data di kami tetap utuh akan ketahuan dengan peta kadastral digital. Misal akan diklaim tanah tersebut disini, kita akan cek di data kami, karena setiap cek, memudian dimunculkan di shareloc akan ketahuan di bidang tanah tersebut dulunya akan punya siapa," jelas dia.
"Sehingga bagi sawahnya yang hangus dipastikan aman, kalau sertifikannya hilang mau mengurus lagi, dipastikan itu juga gampang dan dipastikan tidak dipungut biaya lagi," tandas Nusron.
4.500 Hektare Sawah Gagal Panen
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, ada 4.500 hektare sawah yang gagal panen imbas bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Adapun total sawah yang terdampak mencapai 30.000 hektare (ha).
Dia mengatakan, dampak terhadap 30.000 ha sawah itu bermacam-macam. Misalnya, akses yang terputus karena jembatan yang ambruk dan jalan yang tertutup longsor.
"Terdampak itu kan bisa karena jembatan putuh, jalannya rusak, itu kan terdampak. Nah yang terdampak itu ada 30 ribuan yang terdampak.Yang puso 4.500, itu gagal panen," kata Sudaryono, ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Tak Pengaruhi Produktivitas Nasional
Dia mengamini jumlah yang terdampak itu merupakan angka yang tidak sedikit. Namun, jumlahnya masih lebih kecil jika dibandingkan luas area panen sekitar 7,3 juta ha di seluruh Indonesia.
"Jadi kalau secara produktifitas tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh secara signifikan.Jadi tidak kemudian, kok langsung kita enggak punya panen, enggak punya beras, salah," tegasnya.
Merespons luasan yang gagal panen tadi, Kementan tidak tinggal diam. Pihaknya akan mengirimkan bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, hingga bibit tanaman.
"Kementerian Pertanian itu fokusnya me-recover daerah-daerah terdampak dan puso-puso supaya bisa segera, segera muter lagi. Caranya bagaimana? Caranya adalah diberi bantuan benih dan alat mesin pertanian," ujarnya.
Perlu Kerja Sama
Dia menjelaskan lagi, penanganan dampak bencana Sumatera ini tidak bisa dilakukan sendirian. Sehingga diperlukan kerja sama antarkementerian dan lembaga.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU), misalnya, yang akan menangani soal jalan yang rusak hingga irigasi pertanian yang terdampak.
"Nanti Kemensos ya ada, kemudian BNPB ada, semua ada. Nah Kementerian Pertanian fokus pada, kemarin kan kita, tadi hari ini sama kemarin kan kita ngirim bantuan," ucapnya