Liputan6.com, Jakarta - Kelompok buruh yang tergabung dalam serikat pekerja industri hasil tembakau (IHT) menolak keras wacana Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk menerapkan penyeragaman kemasan rokok polos atau plain packaging. Seraya mendukung pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang tidak ingin kebijakan pemerintah mengganggu perputaran ekonomi di sektor tersebut.
Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (PP FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS, menyoroti dampak terhadap keberlanjutan industri dan tenaga kerja. Penyeragaman kemasan dinilai dapat menekan penjualan produk legal dan berimbas pada nasib jutaan pekerja di sektor IHT.
Advertisement
"Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Kalau belum bisa mencarikan atau membuka lapangan pekerjaan untuk sektor padat karya seperti industri hasil tembakau, lebih baik diam," tegas Sudarto, Senin (8/12/2025).
Adapun kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) ini dinilai melampaui batas kewenangan Kemenkes yang seharusnya hanya mengatur aspek peringatan kesehatan bergambar (GHW).
Sudarto menyatakan, penyeragaman warna dan logo merek dalam kemasan rokok merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI), dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.
"Kami dengan tegas menolak rencana penyeragaman warna kemasan rokok. Kemasan, warna, dan logo bukan sekadar tampilan, tapi bagian dari identitas merek dan hak kekayaan intelektual perusahaan. Rokok adalah produk legal, dan kami adalah tenaga kerja legal," ujar dia.
Bentrok Aturan
Ia menilai, kebijakan tersebut bertentangan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Yang secara spesifik hanya memberikan mandat kepada Kemenkes untuk mengatur GHW, bukan kemasan secara keseluruhan.
"Mereka tidak memiliki hak untuk mengatur soal kemasan, apalagi sampai menyeragamkan warna logo. PP 28/2024 secara spesifik meminta Kemenkes mengatur gambar peringatan kesehatannya (GHW), bukan mengatur-atur soal kemasan," paparnya.
Sudarto juga mempertanyakan efektivitas plain packaging dalam menekan angka perokok. Ia menilai kebijakan tersebut tidak ideal dan justru berpotensi memperburuk peredaran rokok ilegal.
Rokok Ilegal Semakin Saru
Lantaran, kemasan seragam akan menyulitkan konsumen membedakan produk legal dan ilegal. Serta memudahkan pelaku industri ilegal memalsukan produk tanpa perlu meniru desain dan logo merek yang kompleks. Akibatnya, penerimaan negara dari cukai bisa terancam.
Ia lantas mendesak Kemenkes untuk membuka ruang dialog yang inklusif sebelum mengesahkan Rancangan Permenkes. Ia menilai rapat koordinasi yang telah dilakukan bersifat formalitas dan belum mencerminkan komitmen untuk mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
"Harapannya niat baiknya ini ditunjukkan melalui sikap Kemenkes yang konkret ingin mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan," pungkasnya.