Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melonggarkan syarat ahli gizi yang bekerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG (Makan Bergizi Gratis). Posisi itu kini terbuka bagi sarjana (S1) lulusan dari 5 program studi (prodi) di bidang kesehatan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tidak menampik, jumlah ahli gizi yang ada saat ini cenderung belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Ia lantas menyebut dua studi keahlian yang bisa menggantikan posisi tersebut.
Advertisement
"Kalau ahli gizi enggak ada, memang boleh juga sih masuk Sarjana Kesehatan (Masyarakat), kan dia juga belajar gizi. Sama Sarjana Teknologi Pangan, itu kan dia belajar gizi juga," ujarnya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menambahkan, ahli gizi jadi kebutuhan yang tak bisa ditawar untuk operasional dapur SPPG, bersama dengan pegawai dapur dan akuntan.
Hanya saja, masing-masing dapur MBG kini tengah memperebutkan posisi ahli gizi yang cenderung langka. Oleh karenanya, pemerintah memperluas syarat untuk pekerjaan tersebut.
"Untuk ahli gizi selama ini selalu Sarjana Ilmu Gizi. Nah sekarang boleh Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Teknologi Pangan, Sarjana Pengolahan Makanan, Sarjana Keamanan Pangan. Jadi ada lima program studi yang bisa mengisi ahli gizi, tapi ahli gizi wajib ada di SPPG," tegasnya.
Dadan mengutarakan, setidaknya satu unit dapur MBG wajib diisi oleh seorang ahli gizi. Sehingga total kebutuhan ahli gizi untuk program Makan Bergizi Gratis minimal 16.630 orang.
"Sesuai dengan SPPG, satu per SPPG. Jadi kalau sekarang ada 16.630 (dapur MBG), ya butuh 16.630 (orang ahli gizi)," kata Dadan.
BGN Bakal Gelontorkan Rp 900 Miliar per Hari untuk Program MBG 2026
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan Program Makan Bergizi Gratis akan langsung berjalan pada awal Januari 2026, dengan belanja harian mencapai Rp 900 miliar.
“Tahun depan kita akan lanjut dengan program makan bergizi gratis. Dan tahun depan satu hari di bulan Januari itu kami akan mengirimkan atau menggunakan uang per hari Rp 900 miliar,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Rapat Pimpinan Nasional KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Angka ini menjadi stimulus ekonomi instan yang mengalir sejak hari pertama, bahkan ketika kementerian lain belum mulai melakukan belanja anggaran tahunannya.
“Jadi, ketika Kementerian lain nanti belum bisa menggunakan uang, Badan Gizi dipastikan sudah akan bisa mengirimkan uang ke setiap SPPG,” ujarnya.
Dadan Hindayana menjelaskan jika 24 ribu Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah rampung pada akhir Desember 2025, hal ini memungkinkan pencairan bantuan dan distribusi makanan dapat dilakukan tanpa jeda administrasi.
Artinya, BGN bergerak jauh lebih awal dibanding mekanisme belanja kementerian dan lembaga lain yang biasanya membutuhkan waktu.Dengan belanja harian yang sangat besar, daya beli masyarakat dan perputaran uang di akar rumput diproyeksikan akan meningkat signifikan.
85 Persen Belanja untuk Bahan Pangan
Dari Rp 900 miliar belanja harian tersebut, 85 persennya dialokasikan untuk membeli bahan baku pangan, dan 95–99 persen merupakan produk hasil pertanian domestik.
“Jadi, Rp 900 miliar itu 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku. Bahan bakunya adalah 95-99 persen produk-produk pertanian,” ujarnya.
Sementara 10,5 persennya akan digunakan untuk membayar tenaga kerja yang bekerja. Menurutnya, hal tersebut suatu dorongan ekonomi yang cukup besar yang akan terjadi tahun 2026.