Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional melalui percepatan pengoperasian Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di berbagai wilayah.
Langkah ini dilakukan untuk memperluas kemampuan daerah dalam memilah, mengurangi, dan mendaur ulang sampah sejak dari sumbernya, sekaligus mengurangi tekanan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sudah berada pada kapasitas kritis di banyak daerah.
Advertisement
Konsep TPS3R juga menjadi bagian dari skema besar pemerintah dalam mencapai target pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029 sesuai RPJMN.
Upaya tersebut diperkuat dengan arahan Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono yang menegaskan pentingnya percepatan operasional fasilitas tersebut.
"Per tahun ada 56,63 juta ton (sampah) dan di DKI sendiri ada 8.500 ton per hari. KLH saat ini sedang mencoba membuat TPS3R di seluruh Indonesia, jumlahnya 1.195," ujar Wamen LH Diaz Hendropriyono, melansir Antara, Jumat (28/11/2025).
Dengan target tersebut, TPS3R direncanakan akan tersebar dari Sumatera hingga kawasan Indonesia Timur, dengan porsi terbesar berada di Pulau Jawa yang memiliki timbunan sampah domestik tertinggi.
Diaz juga menambahkan rencana kolaboratif dengan kementerian terkait.
"Pada akhirnya setelah kita normalisasi lagi, kita rapatkan lagi, kita mengusulkan kepada Kementerian Pekerja Umum (PU) untuk membuat seribu TPS3R dan dari situ di antaranya ada nanti TPS3R yang direvitalisasi," sambung dia.
Persoalan TPS3R Mangkrak Masih Jadi Tantangan Nasional
Diaz menjabarkan, berdasarkan data terbaru KLH, sekitar sepertiga fasilitas yang pernah dibangun kini berhenti berfungsi.
"Dari total 3.989 TPS3R yang tersebar di seluruh Indonesia, sekitar 32 persen di antaranya tercatat tidak aktif," ucap dia.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan keberlanjutan operasional menjadi tantangan serius, meskipun pembangunan infrastruktur telah dilakukan secara masif dalam beberapa tahun terakhir.
Tidak hanya terjadi pada TPS3R, persoalan serupa juga ditemukan pada unit bank sampah. Dari 28.170 bank sampah yang terdaftar resmi, sekitar 26 persen tidak lagi beroperasi.
Hal ini disebabkan oleh beragam faktor, mulai dari keterbatasan pendampingan operasional, minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya dukungan anggaran, hingga absennya model pengelolaan yang dapat berjalan secara mandiri dalam jangka panjang.
Pemerintah menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian penting dalam penyusunan strategi revitalisasi fasilitas pengelolaan sampah di seluruh daerah.
"Kita sangat beruntung punya Presiden yang peduli akan sampah beliau sudah mengeluarkan Perpres terkait RJMN 2012-2025 bahwa sampah harus terkelola sekitar 51,12 persen tahun ini dan 100 persen harus terkelola dalam 5 tahun ke depan dan ini bukanlah suatu hal yang biasa ini, target yang sangat agresif dan kita di Kementerian Lingkungan Hidup pastinya sangat berkomitmen untuk memenuhi apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden," terang Diaz.
Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Aktivasi Fasilitas
Untuk memastikan fasilitas TPS3R benar-benar beroperasi dan bukan sekadar terbangun secara fisik, KLH menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam menghadirkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Pembangunan TPS3R Sinergi Bersih merupakan kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, PT Nestle Indonesia, WWF-Indonesia, dan Waste4Change.
Model kolaboratif seperti ini diharapkan bisa diperluas ke daerah lain, agar lebih banyak fasilitas dapat beroperasi optimal dan mendukung target nasional dalam penanganan sampah.
Komitmen kolaborasi ini terlihat dalam pembangunan TPS3R Sinergi Bersih di Jagakarsa.
Usai peresmian, Diaz menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pengoperasian fasilitas pengelolaan sampah tersebut.