Liputan6.com, Jakarta - Upaya global dan nasional untuk menanggulangi krisis polusi plastik kini menghadapi tembok tebal berupa tantangan finansial yang jarang dibahas secara terbuka
Dibalik kampanye daur ulang yang gencar, terdapat kenyataan pahit bahwa memungut sampah plastik dari lingkungan memerlukan biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai jual material itu sendiri.
Advertisement
Hal ini diungkapkan oleh berbagai organisasi nirlaba yang bergerak di garis depan pembersihan lingkungan, menyoroti bahwa tanpa intervensi inovasi yang inovatif, bisnis daur ulang plastik sulit untuk bertahan secara mandiri melawan murahnya harga plastik baru (virgin plastic).
Co-founder dan CEO Seven Clean Seas, Tom Peacock Nazil secara gamblang menyoroti ketimpangan ekonomi ini dalam sebuah diskusi di Jakarta.
"Biaya pengumpulan sampah plastik dari lingkungan seringkali melebihi nilai jual kembali material tersebut," ujar Tom, melansir dari Antara, Jumat (28/11/2025).
Sebuah fakta yang membuat investor enggan menanam modal di sektor pengelolaan limbah.
Kondisi ini menciptakan kegagalan pasar (pasar gagal), di mana, sampah plastik yang tercecer di alam seperti di sungai dan pantai pesisir dibiarkan begitu saja karena memungutnya dianggap tidak menguntungkan secara bisnis.
Padahal, plastik-plastik inilah yang paling berpotensi merusak ekosistem laut dan mencemari rantai makanan manusia.
Masalah ini semakin sulit bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Logistik pengangkutan sampah dari pulau-pulau terpencil ke pusat daur ulang di Jawa memakan biaya transportasi yang sangat besar.
Akibatnya, banyak inisiatif bank sampah atau pengepul kecil gulung tikar karena margin keuntungan yang terlalu tipis, atau bahkan merugi.
Organisasi tidak mendesak adanya mekanisme pembiayaan baru yang tidak hanya bergantung pada penjualan plastik daur ulang, melainkan adanya subsidi silang atau insentif dari produsen produsen kemasan.
Tanpa solusi finansial ini, target pemerintah untuk mengurangi sampah laut hingga 70 persen pada tahun 2025 akan sulit tercapai hanya dengan mengandalkan kerja sukarela atau bisnis konvensional semata.
Kesenjangan Harga dan Dominasi Plastik Baru
Akar permasalahan dari mandeknya tingkat daur ulang plastik bukan hanya masalah kesadaran masyarakat, melainkan struktur harga yang tidak adil di pasar komoditas.
Saat ini, harga minyak mentah yang fluktuatif namun cenderung terjangkau membuat industri manufaktur lebih memilih memproduksi plastik baru (virgin plastic) daripada membeli plastik daur ulang yang prosesnya rumit dan mahal.
"Ada guncangan besar yang perlu dijembatani agar proyek pengumpulan sampah dapat berkelanjutan secara finansial," ucap Tom Peacock Nazil.
Kesentuhan ini terjadi karena proses pengumpulan sampah dari alam membutuhkan tenaga kerja manual yang intensif, biaya bahan bakar kapal untuk pembersihan laut, serta biaya pemilahan yang rumit karena plastik seringkali kotor dan tercampur.
Sementara itu, pabrik plastik baru hanya tinggal mengolah minyak bumi dengan mesin otomatis yang efisien secara skala ekonomi.
Situasi ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang radikal. Organisasi nirlaba mendorong pemerintah untuk menerapkan pajak pada plastik baru atau memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menggunakan konten daur ulang.
Jika harga plastik baru dibuat lebih mahal mencerminkan dampak lingkungannya, maka plastik daur ulang akan menjadi lebih kompetitif.
Selain itu, transparansi data mengenai biaya operasional pengelolaan sampah di setiap daerah perlu dibuka agar publik dan sektor swasta memahami bahwa "gratis" membuang sampah adalah ilusi, ada biaya lingkungan mahal yang selama ini tidak terbayar dan kini harus ditanggung oleh biaya pemulihan yang tinggi.
Mendorong Skema Kredit Plastik sebagai Solusi Pendanaan
Menghadapi jalan buntu finansial dalam pengelolaan sampah konvensional, muncul tawaran solusi berupa mekanisme pendanaan alternatif yang disebut Kredit Plastik (Plastic Credits)
Konsep ini mirip dengan kredit karbon, di mana perusahaan yang belum mampu menghilangkan seluruh jejak plastik dalam kemasannya dapat membeli "kredit" dari organisasi yang berhasil mengambil sampah plastik dari alam.
Dana dari pembelian kredit inilah yang digunakan untuk menutupi biaya operasional pengumpulan sampah yang mahal tersebut.
Skema ini diharapkan dapat menjadi jembatan finansial yang vital. Tom menyatakan harapannya agar mekanisme seperti kredit plastik dapat menjadi salah satu solusi untuk menutup biaya operasional yang tinggi tersebut.
"Dengan adanya sertifikasi kredit plastik, organisasi pengumpul sampah tidak perlu lagi memikirkan rendahnya harga jual botol bekas, karena mereka mendapatkan pendapatan dari jasa lingkungan membersihkan alam yang diterima oleh korporasi. Ini mengubah paradigma dari sekedar jual beli sampah menjadi jual beli jasa pelestarian lingkungan," terang Tom.
Namun penerapan kredit plastik memerlukan standar verifikasi yang ketat untuk mencegah klaim ganda atau klaim palsu. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pasar kredit plastik global mengingat banyaknya proyek pembersihan laut yang sedang berjalan.
Jika dikelola dengan transparan, skema ini bisa mengalirkan dana triliunan rupiah dari perusahaan multinasional global ke komunitas pesisir di Indonesia yang bekerja membersihkan pantai, menciptakan lapangan kerja hijau yang layak, sekaligus menyelamatkan laut dari polusi plastik yang kian dikurangi.