Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyerukan pentingnya kolaborasi antarnegara middle power dalam memperkuat pembangunan perdamaian global (peacebuilding), terutama menghadapi meningkatnya krisis kemanusiaan di Palestina dan Sudan.
Hal itu disampaikan Puan saat menghadiri 11th MIKTA Speakers’ Consultation di Seoul, Korea Selatan, Rabu (12/11/2025). Forum ini mempertemukan parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia).
Advertisement
Dalam pidatonya, Puan menyoroti meningkatnya ketegangan geopolitik dan menyerukan agar parlemen negara-negara middle power mengambil peran lebih aktif dalam menjaga perdamaian dunia.
“Izinkan saya memulai dengan menyadari betapa beratnya momen ini. Di sekitar kita, persaingan antarnegara adidaya semakin meningkat, penggunaan kekuatan menjadi hal yang normal, dan ruang untuk menahan diri semakin rapuh,” ujar Puan.
Puan menilai, kondisi dunia saat ini menuntut negara-negara menengah seperti anggota MIKTA untuk memperkuat kerja sama, membangun kepercayaan, dan memprioritaskan dialog.
“Insting pertama kita haruslah de-eskalasi dan dialog yang kredibel, bukan upaya terakhir yang diambil terlambat,” katanya.
Soroti Krisis Kemanusiaan di Palestina dan Sudan
Dalam kesempatan itu, cucu Proklamator RI Bung Karno ini juga menyinggung krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina, Ukraina, Sudan, dan Yaman, yang menurutnya harus menjadi perhatian global.
“Konsekuensi kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, dan Yaman bukanlah berita yang jauh dari topik utama, tetapi menuntut kita segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikannya,” tegasnya.
Puan juga menyoroti kondisi di Semenanjung Korea yang masih berpotensi mengalami eskalasi konflik, dan menilai bahwa MIKTA memiliki tanggung jawab moral untuk memperkuat manajemen krisis di kawasan tersebut.
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa parlemen tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan perdamaian. Menurutnya, parlemen memiliki peran strategis dalam menerjemahkan komitmen global menjadi kebijakan nyata.
“Peran kita adalah memastikan mandat dan sumber daya selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan pola yang dipaksakan dari jauh,” ucapnya.
Puan juga menekankan pentingnya inklusi komunitas lokal, perempuan, dan pemuda dalam perancangan dan evaluasi program peacebuilding.
“Hal ini dapat memperkuat legitimasi dan mengurangi risiko krisis yang berulang,” lanjutnya.
Dorong Pendanaan Jangka Panjang dan Hormati Hukum Internasional
Dalam pidatonya, Puan menilai bahwa pendanaan perdamaian perlu disusun secara jangka panjang dan berkelanjutan, agar mampu menciptakan ketahanan institusional.
“Upaya-upaya ini harus berlabuh pada keutamaan sistem multilateral dan penghormatan terhadap hukum internasional,” tegasnya.
Puan juga menegaskan bahwa PBB tetap menjadi pusat arsitektur pembangunan perdamaian global, dan parlemen dunia harus memperkuat kontribusi terhadap sistem tersebut melalui legislasi dan kebijakan yang berkelanjutan.
Ia mengingatkan agar bantuan kemanusiaan tidak dijadikan alat politik atau militer, melainkan disalurkan berdasarkan penilaian independen dan persetujuan negara terdampak dengan tetap menghormati kedaulatan.
Menutup pidatonya, Puan mengajak seluruh parlemen anggota MIKTA untuk bertindak secara kolektif dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Sebagai lembaga legislatif, kita harus mengubah komitmen ini menjadi tindakan, melalui pengawasan yang lebih kuat, akuntabilitas yang jelas, dan pendanaan yang dapat diprediksi, agar diplomasi kita diterjemahkan menjadi perlindungan dan pemulihan di lapangan,” pungkas Puan.