Indonesia Pastikan Tak Impor Beras Tahun Ini, Stok Surplus 4 Juta Ton

Indonesia dipastikan tak buka keran impor beras sepanjang 2025.

oleh Arief Rahman HDiterbitkan 29 Oktober 2025, 11:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida CS-137, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (11/9/2025). (Liputan6.com/Tira)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan Indonesia tidak akan impor beras 2025 ini. Padahal hingga 2024 lalu, pemerintah masih impor sekitar 4,5 juta ton beras.

Mengutip data proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), Zulkifli nengatakan stok beras RI akan surplus 4 juta ton hingga akhir 2025 nanti. Angka ini langsung membalikkan keadaan impor beras 4,5 juta ton sepanjang 2024 lalu.

"Kalau tahun lalu kita beras impor 4,5 juta, tahun ini kata BPS, bukan kata saya, kita akan surplus 4 juta lebih kurang, 4 juta ton sampai akhir tahun," ungkap Zulkifli dalam Sarasehan 100 Ekonom, di Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

"2024 kita impornya 4,5 juta. 2025 nol, gak ada, kita nol impor. Tapi di gudang kita ada beras 4 juta surplusnya," sambung dia menegaskan lagi.

Zulkifli mengaku kaget saat masa awal menggelar rapat koordinasi (rakor) soal pangan. Ternyata, banyak komoditas yang harus diimpor untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

"Beras tahun lalu kita impor 4,5 juta ton beras, tahun lalu, kita impor jagung tahun lalu hampir 3 juta ton.Kita impor garam kira-kira hampir 2,5 juta ton. Kita impor gula lebih kurang 5-6 juta ton. Kita impor kedelai hampir 3 juta ton. Jadi hampir semua itu impor kita, tidak mudah," tuturnya.

 

Produksi Beras Naik 12 Persen

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut Indonesia berhasil menekan impor beras, hingga mencapai surplus 4 juta ton dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Zulhas menekankan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif antara kementerian dan lembaga yang bercita-cita mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

"Tahun lalu, kita impor 4,52 juta ton beras. Tahun ini nol persen impor. Produksi kita tumbuh 12,4 persen, diperkirakan mencapai 34 juta ton," ujar Zulhas dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025).

 

Swasembada Beras

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama Kepala Desa se-Jawa Timur, Gedung Jatim Expo Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/4/2025).

Ia menegaskan bahwa hingga Desember 2025, pemerintah tidak akan melakukan impor beras. Oleh karena itu, Indonesia bisa disebut telah mencapai swasembada beras dalam waktu yang sangat singkat.

Lebih lanjut, selama masa pemerintahan Prabowo, nilai tukar petani naik dari 116 menjadi 124,36. Menurutnya, angka ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Petani saat ini, kata Zulhas, menjadi lebih sejahtera lantaran terjadi peningkatan produksi dan juga adanya kenaikan harga gabah kering panen (GKP) dari Rp6.000 per kilogram, menjadi Rp6.500 per kilogram.

 

Harga Gabah Stabil

Petani menggiling saat musim panen padi di sawah Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo (15/3). Mulai dari menyabit padi hingga sudah menjadi bulir gabah itu semua mengunakan tenaga manusia. (Liputan6.com/Arfandi Ibrahim)

"Harga gabah tidak ada di bawah Rp6.500, bahkan di atas. Artinya, petani punya keuntungan lebih, itu baru harga. Produksi naik, naiknya 13 persen, surplus 4 juta ton. Produksi naik 4 juta ton, maka petani tambah keuntungan," paparnya.

Zulhas menyebut, tim pangan nasional telah bergerak cepat menjaga produksi, distribusi, hingga harga pangan. Ia menyampaikan bahwa Kemenko Pangan hanya berperan sebagai orkestrator kebijakan, memastikan setiap program kementerian dan lembaga berjalan selaras dan berdampak langsung ke petani dan masyarakat.

Selama satu tahun kepemimpinannya, Kemenko Pangan telah mengoordinasikan 7 Instruksi Presiden (Inpres), 6 Peraturan Presiden, 3 Keputusan Presiden (Keppres) dan 2 Peraturan Pemerintah yang berfokus pada kedaulatan pangan, pengendalian harga, waste to energy, kemandirian energi dan penguatan ekonomi petani.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya