Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah menyiapkan berbagai langkah sebelum memberlakukan kenaikan tarif Transjakarta, mulai dari peningkatan keamanan hingga kenyamanan penumpang.
Salah satu yang dilakukan pihaknya, adalah memperbaiki fasilitas armada Transjakarta.
Advertisement
"Fasilitasnya sekarang kita perbaiki, bahkan tahun ini untuk bus listrik Jakarta yang sebelumnya hanya beroperasi 200, sekarang akan beroperasi sampai dengan 500 bus listrik," kata Pramono di Jakarta, Senin 27 Oktober 2025.
Pemerintah berharap perbaikan fasilitas Transjakarta bisa menarik lebih banyak masyarakat menggunakan transportasi umum dan membantu mengurangi polusi. Namun, peningkatan layanan ini juga akan diikuti dengan kenaikan tarif karena subsidi tiket saat ini sudah lebih dari Rp 9 ribu.
Menurut Pramono, tarif Transjakarta di Jakarta terbilang lebih murah dibandingkan daerah seperti Bogor, Bekasi dan Tangerang.
"Sekarang ini subsidinya setiap tiket sebenarnya sudah di atas Rp 9 ribu. Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus," ungkap Pramono seoerti dilansir dari Antara.
Perihal waktu pengumuman kenaikan tarif, Pramono menegaskan masih menyiapkan waktu yang tepat. Meski begitu, pihaknya memastikan tetap akan menggratiskan 15 golongan seperti ASN, TNI, Polri, pelajar, difabel, lansia dan sebagainya.
Adapun, tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 sudah berlaku kurang lebih selama 20 tahun atau sejak 2005.
Data Transjakarta menyebutkan, tarif reguler Transjakarta saat ini adalah Rp3.500 per perjalanan. Namun, pada jam ekonomi (pukul 05.00-07.00 WIB), tarif khususnya Rp2.000 per perjalanan.
Namun, terkadang ada tarif khusus (promo) seperti Rp1 untuk hari-hari tertentu.
Tarif Rp3.500 yang saat ini berlaku hanya mampu menutup 14 persen biaya operasional Transjakarta. Dikabarkan tarif Transjakarta akan naik menjadi Rp 5 ribu.
Begini Curahan Hati Penumpang
Wacana kenaikan tarif Transjakarta tersebut menuai tanggapan beragam dari masyarakat, khususnya penumpang angkutan umum tersebut. Sebagian besar menyatakan tidak keberatan dengan kenaikan tarif, asalkan diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan penambahan armada agar waktu tunggu bus tidak terlalu lama.
“Saya setuju jika tarif itu dimasukkan dari 3.500 menjadi 5.000, akan tetapi saya berharap adanya penambahan armada serta peningkatan kualitas dari transjakarta,” ujar Ardito selaku penggguna Transjakarta Senin (27/10/2025).
Menurutnya, selama ini masih sering terjadi keterlambatan atau antrean panjang di halte, terutama pada jam sibuk. Ia berharap dengan kenaikan tarif, kenyamanan dan waktu keberangkatan yang tepat bisa lebih terjamin.
“Saya setuju jika tarif itu dimasukkan dari 3.500 menjadi 5.000, akan tetapi saya berharap adanya penambahan armada serta peningkatan kualitas dari transjakarta,” ujar Ardito selaku penggguna Transjakarta Senin (27/10/2025).
Menurutnya, selama ini masih sering terjadi keterlambatan atau antrean panjang di halte, terutama pada jam sibuk. Ia berharap dengan kenaikan tarif, kenyamanan dan waktu keberangkatan yang tepat bisa lebih terjamin.
Kenaikan Tarif Dikhawatirkan Memberatkan Pelajar
Pendapat serupa juga disampaikan Sari, penumpang Transjakarta yang sering menggunakan layanan tersebut untuk bekerja. Ia menilai kenaikan Rp 5.000 tidak terlalu merepotkan, namun bisa berdampak bagi kalangan pelajar.
“Gak masalah kalau tarifnya naik Rp 5.000, tapi yang jadi permasalahan kalau pelajar yang naik, mereka pulang pergi ongkosnya jadi Rp 10.000. Itu lumayan berat juga kalau tiap hari,” ujar Sari, Pengguna Transjakarta.
Kekhawatiran ini juga menjadi sorotan beberapa warga yang menilai kebijakan subsidi atau tarif khusus pelajar sebaiknya tetap dipertahankan jika kenaikkan benar-benar terjadi.
Sementara itu, Rizqi, pengguna lain, menilai tarif Rp 3.500 masih merupakan nominal yang ideal bagi berbagai kalangan, baik pelajar maupun pekerja.
“Rp 3.500 itu nominal yang pas dari kantong pelajar hingga pekerja. Kalau digabungkan, mungkin saja bisa memberatkan beberapa pihak,” ujarnya.
Ia berpendapat bahwa peningkatan layanan publik sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sebelum pemerintah mempertimbaangkan kenaikan harga tiket.