Liputan6.com, Washington D.C - Nomor telepon pribadi milik sejumlah tokoh penting dunia, termasuk Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Donald Trump Jr. -- putra Presiden AS Donald Trump -- dilaporkan muncul secara publik di sebuah situs web asal Amerika Serikat yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Menurut laporan Ette Media, situs tersebut menggunakan sistem AI untuk mengumpulkan data pribadi dari internet dan menampilkannya di basis data daring.
Advertisement
Kantor berita BBC menelusuri kasus ini memilih untuk tidak menyebut nama situs tersebut demi alasan keamanan.
Kantor Perdana Menteri Anthony Albanese telah mengetahui kebocoran ini dan mengonfirmasi bahwa otoritas terkait tengah melakukan penyelidikan, dikutip dari BBC, Selasa (14/10/2025).
Sementara itu, juru bicara pemimpin oposisi Australia, Sussan Ley, yang juga menjadi korban dalam kasus ini, menyebut kejadian tersebut “sangat mengkhawatirkan”. Ia mengatakan pihaknya telah meminta agar nomor pribadi yang dipublikasikan segera dihapus.
Situs bermasalah itu mengklaim memiliki data kontak ratusan juta profesional di seluruh dunia dan sering digunakan oleh perekrut atau tenaga pemasaran.
Berdasarkan penelusuran BBC, situs tersebut benar-benar menampilkan nomor pribadi yang masih aktif milik Albanese dan juga mencantumkan nomor kontak pribadi Donald Trump Jr., meski belum dapat dipastikan apakah nomor itu masih digunakan.
Belum diketahui secara pasti bagaimana situs tersebut memperoleh data sensitif tersebut. Namun, Australia memang tengah menghadapi gelombang pelanggaran data besar dalam beberapa tahun terakhir.
Nomor Ponsel Diduga Milik Obama hingga Bill Clinton
BBC juga mencoba menghubungi beberapa nomor lain yang diklaim situs itu, termasuk milik mantan Presiden AS Barack Obama—yang tidak tersambung—dan Bill Clinton, di mana panggilan dijawab oleh seseorang yang tampak kebingungan. BBC bahkan menemukan nomor rumah di London yang disebut milik Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang juga aktif dan berdering.
Situs ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sejumlah kecil kontak secara gratis atau membayar untuk mendapatkan akses lebih luas. Menurut deskripsinya, situs tersebut mengumpulkan data publik dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi seperti pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), media sosial, mesin perayap situs, hingga portal lowongan kerja.
Meski demikian, situs itu menyediakan opsi “opt-out” bagi siapa pun yang ingin menghapus informasi pribadinya dari basis data tersebut.
Kejadian ini kembali memunculkan kekhawatiran tentang bagaimana data pribadi, termasuk milik pejabat tinggi dan tokoh publik, dapat terekspos akibat sistem AI yang semakin agresif dalam mengumpulkan informasi daring.