Liputan6.com, Beijing - Selama bertahun-tahun, Tiongkok membangun citra sebagai kampiun teknologi hijau dunia. Negara itu gencar berinvestasi dalam energi terbarukan, kendaraan listrik, hingga panel surya.
Namun di balik wajah ramah lingkungannya, tersimpan kontradiksi yang kian nyata: industrialisasi besar-besaran, kebijakan otoriter, dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang justru bertentangan dengan semangat keberlanjutan yang diklaimnya.
Advertisement
Pada Juli 2025, Beijing memperkenalkan kebijakan baru berupa kuota energi terbarukan di tingkat provinsi. Target ambisius ini menyasar sektor-sektor beremisi tinggi seperti baja, semen, dan polisilikon. Provinsi seperti Sichuan, Yunnan, dan Qinghai diwajibkan memenuhi hingga 70 persen kebutuhan energi dari sumber rendah karbon.
Namun, kebijakan itu muncul bersamaan dengan ledakan proyek pembangkit baru. Sepanjang tahun 2025, Tiongkok diperkirakan menambah 380 GW tenaga surya, 140 GW tenaga angin, dan 120 GW tenaga termal—sebagian besar masih berbasis batu bara. Meski pemerintah mengklaim konsumsi energi terbarukan sudah melampaui 90 persen, kenyataannya banyak wilayah barat justru kesulitan memanfaatkan kapasitas itu karena keterbatasan jaringan listrik.
Ironisnya, di saat bersamaan, pemerintah juga mempercepat pembangunan pembangkit batu bara demi “ketahanan energi”. Pendekatan dua arah ini memperlihatkan kontradiksi mendasar antara ambisi hijau dan realitas ekonomi.
Dominasi Global, Tapi dengan Harga Mahal
Revolusi hijau China dimulai penuh harapan. Dari investasi tahunan sekitar USD 50–100 miliar pada awal 2000-an, nilainya melonjak hingga USD 890 miliar pada 2023—hampir menyamai total investasi bahan bakar fosil global. Kini, Tiongkok memproduksi lebih dari 80 persen panel surya dunia, 60 persen kendaraan listrik, dan 75 persen baterai litium-ion.
Namun keberhasilan itu membawa dampak samping. Produksi berlebih memicu gesekan dagang dengan Barat. AS dan Uni Eropa menuduh Beijing membanjiri pasar global dengan produk murah bersubsidi, merusak persaingan dan mengancam industri dalam negeri mereka. Beberapa raksasa energi hijau Tiongkok bahkan mulai memangkas tenaga kerja hingga sepertiga pada pertengahan 2025, menandakan kelebihan kapasitas dan menurunnya permintaan global.
Industri Baja
Meski retorika resminya menekankan “ekonomi hijau”, Tiongkok tetap sangat bergantung pada industri berat. Baja, semen, dan batu bara masih menjadi pilar ekonomi nasional. Pada 2024, energi bersih memang memenuhi 84 persen pertumbuhan permintaan listrik, tetapi konsumsi bahan bakar fosil tidak menurun secara signifikan, terutama di sektor manufaktur dan transportasi.
Pemerintah kerap menahan diri untuk membatasi industri pencemar karena khawatir terhadap perlambatan ekonomi. Akibatnya, kebijakan lingkungan sering berbenturan dengan kebutuhan pertumbuhan.
Di sisi lain, ekspansi perkotaan yang masif turut mengorbankan ruang hijau. Pembangunan infrastruktur mengorbankan hutan dan lahan basah, sementara konsep “kota 15 menit” yang digadang sebagai solusi berkelanjutan justru dipandang sebagian pihak sebagai alat kontrol sosial, bukan pelestarian lingkungan.
Diplomasi Iklim
Di panggung global, Tiongkok kerap menampilkan diri sebagai pemimpin iklim dunia. Presiden Xi Jinping menyerukan “dekarbonisasi global”, dan diplomat Beijing mempromosikan peran negaranya dalam transisi energi bersih. Namun, kenyataan di lapangan berbeda.
Sembari mengekspor kendaraan listrik dan panel surya ke Barat, Tiongkok terus mendanai proyek batu bara di Asia dan Afrika melalui inisiatif Belt and Road.
Kebijakan iklim baru di Amerika Serikat turut mengguncang fondasi industri hijau Tiongkok. Sebuah laporan Departemen Energi AS pada Juli 2025 mempertanyakan efektivitas subsidi karbon, yang selama ini menjadi tumpuan permintaan produk ramah lingkungan Tiongkok. Jika subsidi itu dikurangi, permintaan global bisa menurun drastis—dan impian Tiongkok untuk mendominasi ekonomi hijau dunia bisa goyah.