Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti ambruknya musala Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).
Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) kedepan harus ikut mengawal setiap pembangunan infarstruktur di lembaga pendidikan pesantren.
Advertisement
Menurut Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, selama ini pemerintah enggan mau hadir melakukan supervisi.
"Mereka ini sebetulnya gini ya, bukan tidak mau ada kehadiran pemerintah, tapi selama ini pemerintah ada nggak? hadir ikut mensupervisi tata cara membangun, gitu kan?," kata Cucun kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).
Saat ini, lanjut dia, jumlah lembaga pesantren di Indonesia hampir mencapai 30 ribu lebih. Karena itu, menurut Cucun, negara harus hadir melakukan supervisi terhadap pembangunan infrastruktur di pondok pesantren.
Ia meminta pemerintah menyediakan panduan jelas tentang standar keamanan sebuah bangunan. Hal ini, kata Cucun, penting agar tragedi Al-Khoziny tidak terulang lagi di masa mendatang.
"Pesantren jumlahnya hampir 30 ribu lebih, ini bangunannya yang di atas 2 lantai, apakah konstruksinya betul belum, kalau misalkan gak betul perlu ada placement sentuhan seperti apa, nah itu di-guiden oleh ahli-ahli sipil," ucap Cucun.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo bicara kemungkinan pembangunan kembali musala pondok pesantren atau Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Dia masih akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Dody mengatakan, Ponpes Al-Khoziny sebetulnya adalah pihak swasta. Meski begitu, dia tidak keberatan jika memang ditugaskan membangun kembali bangunan yang ambruk.
"Itu kan sebenarnya swasta. Nanti kalau itu gampang lah. Yang penting kan sebenarnya tata kelolaannya, ya," kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Kementerian PU Turun Tangan, Menteri Dody Kaji Kemungkinan Bangun Kembali Ponpes Al-Khoziny yang Ambruk
Terkait hal ini, dia masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agama (Kemenag) selaku otoritas yang membidangi Ponpes tersebut.
Adapun, Dody menjelaskan, sejatinya dalam pembangunan perlu mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perizinan ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing.
"Tapi PBG itu kan pengelolaannya di Pemda masing-masing, begitu. Kita hanya menyiapkan perangkatnya saja, sistemnya saja. Tapi yang mengoperasikan Pemda," tutur dia.
Dody juga mengungkapkan, Kementerian PU sudah menerjunkan alat berat untuk membantu proses evakuasi korban Ponpes Al-Khoziny yang ambruk. Penggunaan alat berat pun mengikuti instruksi dari otoritas penyelamatan korban setempat.
"Sudah dari awal di tanggal 29 September. Tapi kan itu baru kemarin alat berat diizinkan oleh Basarnas dan Kodim tidak boleh masuk, karena kan waktu itu masih ada yang hidup (korbannya)," ucapnya.
"Jadi kemarin itu ada tes hening dulu nih untuk didengarkan tuh masih ada yang bersuara, tidak teriak-teriak segala macam. Begitu tidak ada, lalu alat berat baru diizinkan masuk mulai kemarin siang atau sore itu," jelasnya.
Tim SAR Mengerahkan Crane untuk Evakuasi
Diberitakan sebelumnya, memasuki hari keempat operasi SAR korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, kabupaten Sidoarjo, pada Kamis, 2 Oktober 2025, tim SAR gabungan mulai mengerahkan alat berat berupa crane untuk memindahkan material reruntuhan dari bagian atas reruntuhan bangunan.
SAR Mission Coordinator (SMC), Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo menjelaskan, penggunaan crane dilakukan setelah tim rescue Basarnas melaksanakan rangkaian assessment sebanyak tiga fase, pada Rabu 1 Oktober 2025 malam.
"Pada fase pertama, tim melakukan pengecekan tanda-tanda kehidupan di Site A1, A2, dan A3 dengan cara memanggil korban secara bergantian. Namun hasilnya nihil," ujarnya.
Fase kedua dilanjutkan dengan penggunaan search camera yang menjangkau celah hingga kedalaman lima meter. Hasilnya, juga tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan.
"Kemudian, fase ketiga dilakukan dengan wall scan suffer 400 untuk mendeteksi keberadaan orang di balik reruntuhan dinding beton. Hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya tanda napas maupun denyut nadi," ucap Bramantyo.
Tak berhenti di situ, tim rescue Basarnas beralih menggunakan multi search seismic scanner. Peralatan ini berfungsi menangkap getaran dan suara kecil dari dalam reruntuhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya korban hidup.
“Selama proses assessment dan reassessment, area lokasi reruntuhan disterilisasi agar tidak ada suara tambahan yang memengaruhi hasil deteksi,” ujar Bramantyo.