Liputan6.com, Pekanbaru - Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, namun persoalan listrik di pelosok daerah masih menjadi permasalahan serius yang perlu dicarikan segera jalan keluarnya.
Advertisement
Dalam diskusi bertajuk Mewujudkan Pelayanan Publik Prima pada Sektor Ketenagalistrikan yang digelar di Kantor PLN UID Riau dan Kepri, Jalan Musyawarah, Pekanbaru, Kamis (2/10/2025), anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan, tantangan terbesar dalam pemerataan listrik berada di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Banyak desa yang listriknya baru sampai kantor desa, namun belum menjangkau rumah warga.
"Rasio elektrifikasi nasional ditargetkan 100 persen, tapi faktanya masih ada daerah yang tertinggal. Jangan sampai hanya berhenti di data, harus ada kolaborasi nyata dari PLN bersama pemerintah dan masyarakat," ungkapnya.
Meski begitu, Heri tetap mengapresiasi upaya PLN yang terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah yang belum sepenuhnya teraliri listrik.
"PLN ini termasuk yang menyesuaikan dengan peradaban kekinian. Kalau bisa, listrik harus benar-benar masuk ke rumah warga di desa. Apalagi di Riau masih banyak desa berada di kawasan hutan. Untuk daerah yang sulit dijangkau, energi terbarukan bisa menjadi solusi," katanya.
Heri juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan. Menurutnya, penyediaan infrastruktur seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) harus dibarengi dengan literasi yang memadai.
"PLN harus memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat agar transisi energi berjalan efektif," kata Heri.
Awasi Pelayanan Publik
Sementara itu, General Manager PLN UID Riau dan Kepri, Joni, menegaskan komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan prinsip kepastian, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas.
"PLN terus bertransformasi dari layanan manual ke digitalisasi. Melalui aplikasi PLN Mobile, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan seperti pengaduan, penyambungan baru, hingga informasi lokasi SPKLU. Bahkan ada fitur trip planner untuk pengguna kendaraan listrik agar bisa merencanakan perjalanan dengan nyaman," jelas Joni.
Kepala Ombudsman RI Riau, Bambang Pratama, menambahkan bahwa Ombudsman telah bersinergi dengan PLN untuk mengawasi pelayanan publik, dari berbagai masalah hingga perbaikan yang dicapai seperti dengan saat ini.
"Ke depan, kami berharap PLN dapat bertransformasi dari layanan tatap muka ke latanan digitalisasi semangkin mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan sehingga semangkin meningkatkan kualiatas pelayanan PLN kepada masyarakat. Posisi kami (Ombudsman) sebagai pengawas adalah memastikan kepercayaan masyarakat terjaga, dengan penyelesaian masalah yang baik dan santun," kata Bambang.