Liputan6.com, New York City - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres membuka Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-80 dengan seruan tegas kepada para pemimpin dunia.
Ia meminta para pemimpin dunia untuk memilih perdamaian dan supremasi hukum di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Advertisement
"Pilar-pilar perdamaian dan kemajuan sedang runtuh di bawah beban impunitas, ketidaksetaraan, dan ketidakpedulian," ujar Guterres dalam pidato tahunannya bertajuk State of the World, Selasa (23/9/2025) waktu New York.
Ia menegaskan para pendiri PBB menghadapi pertanyaan serupa 80 tahun lalu, dan kini dunia kembali dihadapkan pada pilihan antara perdamaian atau perang, hukum atau pelanggaran hukum, kerja sama atau konflik.
"Pilihan itu kini lebih mendesak, lebih saling terkait, lebih tak kenal ampun," katanya.
Kecam Tindakan Israel di Gaza
Meski tidak menyebut Israel secara langsung, Guterres menggunakan pernyataan terkerasnya terkait situasi Gaza. Ia menilai skala kematian dan kehancuran di sana merupakan yang terburuk sepanjang hampir sembilan tahun masa jabatannya.
"Tidak ada yang dapat membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina," tegasnya.
Sekjen PBB juga menyinggung kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional. Menurutnya, langkah-langkah sementara yang dikeluarkan pengadilan bersifat mengikat dan harus dilaksanakan "sepenuhnya dan segera," terutama untuk melindungi warga sipil.
Krisis Dana PBB dan Seruan Global
Selain Gaza, Guterres menyinggung krisis pendanaan yang melanda PBB setelah sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, menahan atau menghentikan kontribusi. Ia menyebut pemotongan bantuan sebagai "hukuman mati bagi banyak orang" dan peringatan serius bagi keberlangsungan program kemanusiaan global.
Dalam pidatonya, Guterres juga menyerukan agar dukungan terhadap pihak-pihak yang bertikai di Sudan dihentikan.
Isu konflik Israel-Palestina diperkirakan menjadi sorotan utama pekan ini, di tengah gelombang pengakuan baru terhadap negara Palestina dari sejumlah negara Barat, termasuk Inggris, Kanada, Australia, Prancis, hingga Portugal. Saat ini, sekitar tiga perempat dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina.
Namun, Amerika Serikat dan Israel memilih memboikot konferensi internasional sehari sebelumnya yang membahas implementasi solusi dua negara.