Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pengamanan aksi demonstrasi yang dijadwalkan oleh pengemudi ojek online (ojol) hari ini, Rabu (17/9/2025) bakal berjalan kondusif.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
Advertisement
Pramono menyampaikan, demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati. Karena itu, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat di muka umum.
“Demonstrasi ini bagian dari hak demokrasi kita. Karena itu, kami memberikan keleluasaan bagi siapapun untuk menyampaikan aspirasi,” kata Pramono di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Meski demikian, Pemprov DKI tetap menyiapkan langkah antisipasi agar insiden yang pernah terjadi sebelumnya tidak kembali terulang. “Kami berjaga agar kejadian seperti kemarin tidak terulang,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan, gerakan massa ojol akan menyuarakan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto Rabu 17 September 2025.
Salah Satu Tuntutan
Raden mengatakan, salah satu tuntutan adalah pencopotan Menteri Perhubungan atau Menhub Dudy Purwaghandi yang bertepatan pada Peringatan Hari Perhubungan Nasional merupakan suatu anomali pada bidang perhubungan di Indonesia.
"Hari Perhubungan Nasional yang seharusnya dapat menjadi suatu kebanggaan kemajuan Indonesia pada bidang perhubungan akan menjadi saat yang tepat bagi Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa terjadi kemunduran Kementerian Perhubungan semenjak Dudy Purwaghandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan," ujar Raden melalui keterangan pers diterima, Selasa (16/9/2025).
Raden meminta publik menilai bersama prestasi konkret dari Menteri Perhubungan yang menjabat saat ini terhadap bangsa dan rakyat Indonesia secara umum.
Ekosistem Transportasi Online
Khususnya, kata dia, bagi ekosistem transportasi online yang dinilai berperan seperti pengusaha dan bukan menteri yang seharusnya menjadi pembantu Presiden untuk melayani rakyat Indonesia pada bidang perhubungan.
"Menteri Perhubungan lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online bahkan perusahaan-perusahaan transportasi online berhasil membuat Menteri Perhubungan menjadi juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online," ucap Raden.
Raden menegaskan, atas alasan tersebut maka Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI.