Liputan6.com, Manila - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memerintahkan dilakukannya "pemeriksaan gaya hidup" terhadap pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, khususnya dalam proyek pengendalian banjir yang sarat masalah.
Juru bicara Istana, Claire Castro, menyatakan bahwa instruksi tersebut terutama ditujukan kepada pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH), yang berada di bawah kewenangan proyek tersebut.
Advertisement
"Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau memang tidak ada yang terlibat, pemeriksaan ini seharusnya tidak menjadi masalah," kata Castro, dikutip dari laman Philstar, Jumat (12/9/2025).
Langkah ini, lanjutnya, mencakup penelusuran harta dan pengeluaran para pejabat untuk melihat apakah sesuai dengan pendapatan resmi mereka.
"Presiden ingin memastikan tidak ada gaya hidup mewah yang tidak sejalan dengan sumber penghasilan," ujarnya.
Mobil Mewah Jadi Sorotan
Castro menyoroti fenomena para kontraktor dan pejabat yang kerap pamer mobil mewah maupun aset bernilai tinggi. Menurutnya, Biro Bea Cukai (BOC) harus menelusuri apakah kendaraan tersebut telah melalui prosedur impor resmi dan dikenai pajak dengan benar.
"Kita semua bisa melihat sendiri ada begitu banyak mobil mewah. Pertanyaannya, apakah pajaknya sudah dibayar sesuai aturan?" ucapnya.
Selain itu, Castro juga meminta pemerintah daerah untuk memastikan para kontraktor yang mengantongi proyek bernilai jutaan dolar memiliki izin usaha dan izin operasional yang sah. Marcos pun menginstruksikan lembaga lain seperti Biro Pendapatan Dalam Negeri (BIR) dan Komisi Audit (COA) Filipina agar memperketat pengawasan terhadap transaksi serta pengeluaran pejabat.
"Tidak ada yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti menerima suap, tak peduli apa jabatannya atau siapa pendukung politiknya, tetap akan dituntut pidana," tegas Castro.
Ribuan Laporan Masuk ke Presiden
Sejauh ini, Marcos telah meninjau 11 proyek pengendalian banjir dan pembangunan jalan di Marikina, Iloilo, Bulacan, dan Benguet. Hasilnya, ia menemukan sejumlah proyek fiktif, rusak, atau jauh di bawah standar, meski telah menelan biaya jutaan dolar.
Melalui situs baru bernama "Sumbong sa Pangulo", publik bisa langsung melaporkan kejanggalan terkait proyek-proyek DPWH. Dalam waktu singkat, platform tersebut sudah menerima lebih dari 9.000 laporan dari masyarakat.
DPWH sendiri tercatat memiliki sejumlah pejabat dan insinyur yang diduga terlibat dalam proyek abal-abal, praktik kolusi tender dengan kontraktor, hingga upaya suap. Sepuluh pejabat di Distrik 1 Bulacan telah diberhentikan, sementara seorang insinyur di Distrik 1 Batangas ditangkap usai mencoba menyuap anggota DPR Leandro Leviste agar menghentikan penyelidikan.
Leviste melaporkan insinyur tersebut, Abelardo Calalo, namun juga mengusulkan agar ia dijadikan saksi kunci untuk mengungkap lebih luas praktik korupsi di tubuh pemerintah.
Kini, baik Senat maupun DPR tengah menggelar investigasi paralel. Marcos menegaskan, terlalu banyak kota yang sudah digelontorkan dana besar untuk pengendalian banjir, namun ironisnya tetap terendam bahkan saat hujan ringan.