Liputan6.com, Paris - Pemimpin partai sayap kiri ekstrem France Unbowed (LFI), Jean-Luc Mélenchon, pada Sabtu (6/9/2025) mengumumkan bahwa pihak oposisi telah mengajukan mosi di parlemen untuk memakzulkan Presiden Emmanuel Macron.
“Dia harus pergi,” tegas Mélenchon dalam konferensi pers di Lille, Prancis utara, dikutip dari laman Anadolu Agency, Minggu (7/9).
Advertisement
Dalam kesempatan itu, Mélenchon juga menyinggung konflik di Gaza. Ia mengatakan, bila partainya berkuasa, Angkatan Laut Prancis akan mengawal kapal-kapal Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Selain itu, Mélenchon memprediksi bahwa pemerintahan Perdana Menteri François Bayrou akan tumbang dalam mosi tidak percaya yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang. Ia menyebut kemungkinan itu sebagai sebuah “kemenangan rakyat.”
Prancis saat ini menghadapi ketegangan politik yang meningkat menjelang pemungutan suara krusial di Majelis Nasional.
Bayrou, yang pada Juli lalu memaparkan kerangka anggaran 2026, berupaya mencari dukungan untuk program penghematan senilai hampir 44 miliar Euro (sekitar Rp783 triliun) guna menekan utang publik Prancis yang telah menembus 113% dari PDB.
Dengan defisit anggaran mencapai 5,8% — salah satu yang terbesar di Uni Eropa — Bayrou memperingatkan bahwa negara itu kini berada “di ambang krisis utang berlebih.”
Ia mendesak para anggota parlemen agar memilih “tanggung jawab ketimbang kekacauan.”
Namun, partai-partai oposisi dari berbagai spektrum politik, mulai dari LFI di kiri ekstrem, National Rally (RN) di kanan ekstrem, hingga Partai Sosialis, telah berjanji akan menolak pemerintah.
Negosiasi anggaran kerap menjadi sumber gejolak dalam politik Prancis. Tahun lalu, kegagalan mencapai kesepakatan soal anggaran 2025 menyebabkan runtuhnya pemerintahan Michel Barnier pada Desember, setelah kubu kiri dan kanan bersatu mendukung mosi tidak percaya.