Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Indonesia sekaligus Staf Khusus Bidang Ekonomi Era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Arif Budimanta meninggal dunia pada hari ini, Sabtu (6/9/2025).
Lantas, siapakan sosok Arif Budimanta? Arif merupakan satu dari sedikit ekonom Indonesia yang menempatkan dirinya digaris depan pembelaan terhadap sistem ekonomi konstitusi atau sering disebut sebagai demokrasi ekonomi, sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Advertisement
Sikap ini bukanlah pilihan yang mudah, karena berada pada posisi berseberangan dengan arus utama kapitalisme yang telah lama mengakar dan sering kali menguntungkan kelompok elite politik dan ekonomi tertentu.
Namun, keberanian Arif Budimanta tidak hanya terletak pada konsistensinya dalam membela prinsip, melainkan juga pada kemampuannya merumuskan analisis ekonomi yang tajam dan solutif bagi kepentingan rakyat banyak.
Pertemuan pertama penulis dengan Arif terjadi sekitar delapan tahun lalu, meskipun jejak kiprahnya telah lama dikenal melalui tulisan-tulisannya yang sering muncul di berbagai media.
Setiap gagasannya selalu menghadirkan perspektif berbeda, menembus batas angka-angka statistik dan membuka ruang diskusi baru tentang esensi ekonomi kerakyatan.
Analisisnya tidak hanya kritis, tetapi juga menghadirkan solusi yang menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat kecil, melansir Antara, Sabtu (6/9/2025).
Pandangannya konsisten bahwa ekonomi tidak semata persoalan angka dan grafik, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup petani, nelayan, perajin, dan pedagang kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Ekonom Pancasila
Sebagai seorang ekonom strukturalis, Arif berpegang pada keyakinan bahwa kebijakan ekonomi harus berpihak pada mereka yang termarjinalkan. Ia menolak pendekatan ekonomi yang hanya berfokus pada indikator makro yang sering kali menutupi ketimpangan dan kerentanan di tingkat mikro.
Bagi Arif, data hanyalah pintu masuk untuk memahami realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dari sana, ia mendorong lahirnya solusi konkret bagi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan, termasuk petani, nelayan, hingga pelaku usaha kecil.
Pendekatannya selalu holistik untuk memadukan analisis data, kebijakan, dan dampak sosial, tanpa pernah melupakan dimensi kemanusiaan.
Salah satu peristiwa yang membekas adalah ketika Arif menjabat sebagai Staf Khusus Presiden di bidang ekonomi pada masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).
Dalam sebuah diskusi mengenai isu perberasan nasional, ia mengundang penulis sebagai narasumber. Arif memperlihatkan keberpihakan nyata kepada pengusaha penggilingan padi kecil yang semakin tertekan oleh dominasi industri besar.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pangan nasional tidak boleh sekadar menguntungkan korporasi besar, tetapi juga harus memberi ruang bagi pelaku usaha kecil agar tetap bertahan dan berdaya saing.
Sikap ini mencerminkan komitmennya terhadap ekonomi Pancasila yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
Pemikir kritis
Kini, Arif Budimanta, sang penjaga gawang ekonomi Pancasila itu telah pergi, meninggalkan duka mendalam bagi dunia ekonomi Indonesia.
Kehilangannya bukan hanya dirasakan oleh keluarga, para kolega dan sahabat, tetapi juga oleh bangsa yang membutuhkan pemikiran-pemikiran kritis dan solutif seperti miliknya.
Arif telah memberikan teladan tentang bagaimana seorang ekonom dapat memadukan ilmu, keberpihakan, dan integritas.
Ia tidak sekadar menjadi akademisi atau pejabat, melainkan seorang pejuang yang konsisten memperjuangkan amanat konstitusi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Warisan pemikirannya tentang ekonomi Pancasila menjadi penting untuk terus dihidupkan. Dalam konteks pembangunan Indonesia hari ini, gagasan Arif relevan untuk menjawab tantangan ketimpangan, eksploitasi sumber daya, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan.
Ekonomi Pancasila yang ia perjuangkan menuntut keseimbangan antara efisiensi pasar dan pemerataan kesejahteraan, antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial, serta antara kepentingan individu dan kebersamaan kolektif.
Gagasan ini bukan sekadar wacana, tetapi juga panduan praktis untuk membangun kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif.
Penulis adalah Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES),CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR), Direktur Cooperative Research Center (CRC) Institut Teknologi Keling Kumang.