Liputan6.com, Jakarta Aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menarik perhatian. Pasalnya, para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi September Hitam membawa kepala babi.
Menurut perwakilan mahasiswa, David Benedictus Situmorang, menjelaskan kepala babi dibawa sebagai simbol kritik terhadap kinerja para wakil rakyat. Ia menilai selama ini para anggota dewan belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.
Advertisement
“Kepala babi ini adalah simbol dewan-dewan kita yang menghalalkan segala cara untuk hidup mengenyangkan perut mereka,” ungkap, David Benedictus Situmorang, Senin (1/9/2025).
Simbol Kritik Keras Mahasiswa
Selain membawa kepala babi, para mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset, dan RUU Masyarakat Adat.
Pihaknya juga menolak RUU Polri dan mendesak untuk mencabut UU TNI, serta merevisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tak hanya itu, mereka juga menolak kenaikan gaji, tunjangan dan dana pensiun anggota dewan.
Massa aksi juga meminta agar DPRD Kalteng dapat memperketat evaluasi dan akuntabilitas kinerja dari pemerintah daerah. Para mahasiswa berharap, aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan untuk para pembuat kebijakan.
“Ini adalah simbol wakil rakyat kita yang sampai saat ini tidak mau memperjuangkan suara-suara masyarakat,” tegasnya.
DPRD: Mahasiswa Sopan dan Punya Etika
Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menegaskan pihaknya akan menyalurkan seluruh aspirasi mahasiswa. Dia menilai, masukan yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap bangsa dan daerah.
“Tentu kami berjanji dan berkomitmen agar aspirasi ini benar-benar tersampaikan ke pemerintah pusat. Karena itu mari kita kawal bersama,” ungkapnya.
Dia juga menilai aksi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi merupakan bagian dari demokrasi. Oleh karena itu, dia mengapresiasi para mahasiswa yang menyampaikan pendapat dengan tertib dan santun.
“Kami apresiasi, ternyata mahasiswa tidak identik dengan kerusuhan. Mahasiswa punya etika dan sopan santun, serta sama-sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab menjaga ketentraman, kedamaian, dan kondusifitas keamanan di daerah ini,” ucap Arton.