Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah, buka suara terkait pernyataan kontroversial Deddy Sitorus dan Sadarestuwati yang belakangan viral dan menuai sorotan.
Dia pun menyampaikan permintaan maaf atas nama kedua kader PDIP.
Advertisement
"Saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan atas nama Pak Deddy Sitorus, Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu, dengan segala kerendahan hati kami minta maaf," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Dia mengaku, pernyataan Deddy dan jogetan Sadarestuwati yang menuai polemok menjadi pelajaran bagi partainya. Dia meminta kesempatan agar partainya bisa evaluasi.
"Berilah kesempatan DPP partai. Namun, kami melihatnya apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus atau kemudian ibu Sadarestuwati, secara etik kita semua menjadi pelajaran bagi kita untuk mempergunakan diksi atau frasa yang menimbulkan empati dan simpati kepada rakyat," ungkap Said.
Belum Tentukan Sikap
Terkait nasib Deddy Sitorus dan Sadarestuwati di DPR, menurutnya PDIP belum menentukan sikap.
"Sampai sekarang kan DPP belum menentukan sikap, dan seperti yang saya lihat, seperti Ibu Sadarestuwati, ya sama dengan terlalu banyak lah yang berjoget, ketika acara yang sesungguhnya acaranya sudah selesai, cuma ingin menunjukkan kebhinekaan diputarlah lagu dari daerah timur, kan itu saja," pungkasnya.
PDIP Minta Tunjangan Perumahan DPR Dihentikan
Sebelumnya, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, meminta agar tunjangan perumahan anggota DPR dihentikan.
Menurutnya, politik tidak cukup hanya berbicara soal kesepakatan dan rasionalitas, melainkan harus dilandasi nilai etik, empati, dan simpati kepada rakyat.
Di saat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyabung nasib dijalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa,” kata Said dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
Said menegaskan, Fraksi PDIP menilai sudah saatnya anggota DPR memiliki sense of crisis dan kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Dia menyebut, berbagai fasilitas yang berlebihan dari pajak rakyat tidak seharusnya dinikmati wakil rakyat.
“Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas atau empati terhadap kehidupan rakyat yang masih susah, maka tidak akan lagi ada fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan,” tegasnya.