Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno mengungkapkan, salah satu faktor penyebab sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta kerap dilaporkan kehabisan stok BBM disebabkan oleh perubahan masa berlaku izin impor. Jika sebelumnya izin berlaku selama satu tahun, kini hanya enam bulan.
"Ya, kira-kira itulah (durasi impor dipangkas). Selalu ada masalah ekspor impor," kata Tri saat ditemui usai menghadiri acara peresmian fase Feed proyek LNG Abadi, di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Advertisement
Dia menuturkan, perubahan regulasi itu turut berimbas pada kelancaran suplai BBM non-Pertamina, sehingga tidak jarang terjadi kekosongan. Meski demikian, pemerintah memastikan langkah antisipasi sudah dilakukan.
"Pak Djoksis (Kepala SKK Migas) sudah jawab, sudah ada tambahan 10 persen. Terus kemudian apabila terjadi kekurangan, silahkan ambil dari Pertamina," ujarnya.
Adapun dalam kesempatan yang berbeda, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyebut pasokan ke SPBU non-Pertamina telah ditambah 10 persen.
Selain itu, bagi SPBU non-Pertamina bisa membeli BBM ke SPBU Pertamina terdekat jika masih mengalami kekurangan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kelangkaan BBM di SPBU swasta.
"Jadi, untuk yang non-Pertamina sudah ditambah 10 persen, nah apabila masih kekurangan bisa belinya ke SPBU Pertamina terdekat," ujar Djoko.
Kementerian ESDM Cek Izin Impor SPBU Swasta
Sebelumnya, Wamen ESDM Yuliot mengatakan akan mengecek soal izin impor dari SPBU swasta tadi ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM. Ia menyebut, izin impor itu bukan menjadi akar masalah kosongnya stok BBM swasta.
"Jadi, saya cek dulu, ini kan proses perizinan itu kan ada di Ditjen Migas. Jadi ini sudah kita bahas. Seharusnya tidak berdampak (terimbas pembatasan izin impor BBM)," kata Yuliot, ditemui usai Indonesia Summit 2025, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ia mengatakan, pemerintah melakukan evaluasi stok BBM secara keseluruhan di tingkat nasional. Dia menuturkan, ada peningkatan permintaan impor dari SPBU swasta pada Februari 2025 dan ada lonjakan konsumsi BBM swasta pada Maret 2025.
Koordinasi Lintas Kementerian
Melanjutkan persoalan ini, Yuliot mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Tujuannya tak lain untuk memastikan pasokan BBM di dalam negeri bisa terpenuhi.
"Jadi saya juga sudah koordinasikan dengan teman-teman di Kementerian Perdagangan, di Kementerian Keuangan, ya bagaimana untuk kebutuhan energi, khususnya BBM itu bisa terpenuhi secara keseluruhan. Jadi ini kita lagi diselesaikan," ujar dia.
Stok BBM Shell Kosong
Stok BBM di sejumlah SPBU swasta dikabarkan kosong. Salah satunya di SPBU Shell Indonesia. President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, mengatakan ada kekosongan pada produk BBM yang dijualnya. Ia tidak bisa memastikan kapan stok tersebut akan terisi kembali.
"Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan," kata Ingrid dalam keterangan tertulis.