Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa. Tak cuma pemukiman, tapi juga termasuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik dibentuknya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga baru ini berperan penting dalam rencana proyek tanggul laut raksasa tadi.
Advertisement
"Di antaranya adalah bagaimana kita bisa memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rob, land subsidence, dan masyarakat yang tinggal juga sangat berisiko menghadapi berbagai bencana alam, termasuk juga kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang juga harus kita lindungi," ungkap AHY usai Indonesia Summit 2025, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Dengan tujuan tersebut, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa akan membangun peta jalan (roadmap) secara utuh dalam pembangunan tanggul laut. Menurutnya, lembaga ini pun jadi tangan eksekutif sekaligus operasional.
AHY mengaku pihaknya sebagai Dewan Pengarah badan otorita tersebut juga akan mengoordinasi berbagai aspek. Termasuk dari berbagai kementerian yang ada di bawahnya, di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Perhubungan.
"Kita ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah tersebut, karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah," terangnya.
"Jadi, Pemprov maupun pemerintahan kabupaten dan kota yang dilalui oleh proyek besar Giant Sea Wall ini tentunya juga harus memiliki visi yang sama," sambung AHY.
Pembiayaan Tanggul Laut
Sebelumnya, pemerintah memastikan pembiayaan untuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan memakai skema kombinasi antara pemerintah dengan badan usaha.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), seperti dikutip dari Antara, Senin (25/8/2025).
"Tentunya kombinasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah yang terbaik," ujar pria yang akrab disapa AHY itu saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
AHY menuturkan, kerja sama pemerintah dan badan usaha dinilai sebagai skema yang paling tepat. Adapun terkait proporsi pendanaan masih akan dibicarakan lebih lanjut.
Sinergi
AHY mengatakan, sebagai Menko Infrastruktur, dirinya akan menjadi Dewan Pengarah untuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Hal ini untuk memastikan penanganan kawasan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa.
Dalam peran sebagai dewan pengarah, Menko AHY menyebut pihaknya akan memberikan masukan sekaligus bersinergi dengan badan otorita dalam langkah konkret pembangunan.
"Saya sebagai dewan pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa bergabung dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah yang lebih konkret untuk pembangunan giant sea wall dan juga perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan," ujar dia.