RAPBN 2026 Targetkan 194,7 Km Jalan Nasional Baru, DPR Siap Kawal

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah hanya menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 28,19 kilometer di 10 ruas, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

oleh Tim NewsDiperbarui 21 Agustus 2025, 21:13 WIB
Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (anggaran) 2026 mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda.

Ia menilai fokus pada jalan nasional akan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat dibandingkan jika hanya mengutamakan jalan tol.

“Jalan nasional adalah tulang punggung konektivitas rakyat. Fokus pemerintah pada preservasi dan pembangunan jalan nasional dalam RAPBN 2026 adalah langkah tepat. Ini menunjukkan keberpihakan agar manfaat pembangunan dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Huda di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah hanya menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 28,19 kilometer di 10 ruas, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Huda menilai skema ini lebih efisien karena tidak membebani APBN.

Sebaliknya, untuk jalan nasional pemerintah menargetkan pembangunan ruas baru sepanjang 194,7 kilometer, preservasi jalan nasional 1.507,08 kilometer, serta pembangunan jembatan baru dengan total panjang 3.954,74 meter.

“Hal ini memastikan akses masyarakat dalam menikmati jalan yang berkualitas akan lebih besar,” jelas Huda.

 

Kawal Implementasi Program

Ia menilai arah kebijakan ini menggembirakan, karena meski jalan tol penting bagi arus logistik, keberpihakan pada jalan nasional lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat luas.

“Jalan tol penting untuk arus logistik dan mobilitas cepat, tetapi keberpihakan pada jalan nasional justru akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan konektivitas yang merata, daerah-daerah non-metropolitan juga dapat tumbuh dan berkembang,” tegas politisi PKB tersebut.

Huda memastikan Komisi V akan mengawal implementasi program pembangunan dan preservasi jalan nasional agar sesuai target. Ia juga meminta agar pembangunan tidak terpusat di Jawa.

“Kami berharap jalan-jalan nasional di luar Jawa menjadi prioritas agar akses masyarakat lebih terbuka sehingga mendongkrak intensitas hubungan ekonomi dan sosial mereka,” pungkasnya.

Infografis Menkeu Pangkas 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian dan Lembaga. (Liputan6.com/Abdillah)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya