BKN Bangun Command Center untuk Satu Data ASN Nasional

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan Command Center ASN untuk wujudkan tata kelola data pegawai yang terintegrasi, modern, dan analitis.

oleh Arthur GideonDiterbitkan 21 Agustus 2025, 16:00 WIB
Ilustrasi ASN. (Sumber: dikdin.bkn.go.id)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah merancang pembangunan Command Center ASN sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang modern dan terintegrasi. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut mandat Undang-Undang terkait pengelolaan data ASN secara nasional.

“Sebagai instansi yang memiliki data seluruh ASN di Indonesia, BKN memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengelola data tersebut secara optimal. Pembangunan Command Center yang komprehensif dan analitis adalah sebuah keniscayaan untuk memenuhi mandat ini,” ujarnya dalam Workshop Penyusunan Konten Portal Data di Jakarta, dikutip Kamis (21/8/2025).

Workshop tersebut menjadi langkah awal perencanaan Command Center, dengan melibatkan sejumlah mitra strategis seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, BPS Jawa Barat, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pijakan Penting

Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemprov DKI masih menerapkan kapasitas maksimal 75 persen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor usai Lebaran Idul Fitri 1443 H/2022 M. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Suharmen menekankan bahwa workshop ini merupakan pijakan penting untuk menyusun strategi penyajian data ASN yang akurat, relevan, dan mudah diakses publik. Menurutnya, Command Center ASN akan dirancang tidak sekadar menampilkan data, melainkan menjadi pusat analisis yang mendukung kolaborasi antarinstansi.

“Command Center akan dirancang tidak hanya untuk mendeskripsikan data, tetapi lebih jauh untuk menjadi pusat analisis yang dapat meningkatkan kolaborasi antar unit dan instansi, mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, dan memperkuat kualitas layanan publik,” jelas Suharmen.

Dengan adanya pusat data terintegrasi ini, BKN berharap kebijakan kepegawaian di masa depan dapat lebih tepat sasaran, transparan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi reformasi birokrasi.

Penyatuan Data Lintas Instansi

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta berakitivitas di Balaikota, Jakarta, Senin (10/6/2019). PNS kembali berdinas di masing-masing instansinya pada hari pertama kerja usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebagai pemegang mandat utama pengelolaan data ASN, BKN menegaskan pembangunan Command Center akan menjadi katalisator penyatuan data lintas instansi. Hal ini penting untuk mengatasi fragmentasi data yang selama ini menjadi tantangan.

“Command Center ini nantinya akan mendorong terciptanya ekosistem di mana setiap instansi memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga data tetap mutakhir. Data yang berkualitas adalah fondasi layanan publik yang unggul dan kebijakan yang tepat sasaran,” tutur Suharmen.

Ia juga menyebut bahwa sistem ini dirancang dengan mitigasi risiko yang matang agar dapat memberikan hasil yang akurat, real-time, dan analitis. Dengan begitu, setiap perkembangan sistem langsung berkontribusi pada peningkatan layanan publik dan pengambilan keputusan strategis demi kemajuan bangsa.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya